TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat penyaluran dana revitalisasi sekolah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencapai 98,8 persen atau Rp2,99 triliun dari total anggaran Rp3,03 triliun hingga November 2026.
Hampir satu tahun setelah bencana melanda tiga provinsi tersebut, sebanyak 4.922 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara normal. Sementara itu, proses revitalisasi terhadap 3.134 satuan pendidikan terdampak masih terus berjalan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, dari total sekolah yang direvitalisasi, sebanyak 2.867 satuan pendidikan menggunakan mekanisme swakelola, sedangkan 267 lainnya dilaksanakan melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Menurut Mu’ti, sebanyak 2.196 sekolah penerima bantuan telah menyelesaikan pekerjaan revitalisasi dengan progres 95 hingga 100 persen.
(Foto: Kemendikdasmen)
“Hingga saat ini 2.196 sekolah penerima manfaat telah menyelesaikan progres pekerjaan dengan skala 95-100 persen. Progres tertinggi terdapat di jenjang SMA, SMK, dan PAUD dengan lebih dari 85% sekolah telah menyelesaikan pekerjaan fisik di atas 95%,” ujar Mendikdasmen Mu’ti dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemendikdasmen, Jumat, 13 November 2026.
Selain perbaikan infrastruktur, Kemendikdasmen juga memberikan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 1,58 juta murid dengan total anggaran Rp1,16 triliun. Dukungan pemulihan lainnya berupa 470.235 paket sarana pembelajaran senilai Rp688,8 miliar, peralatan praktik untuk 131 SMK senilai Rp410 miliar, serta penyediaan 2,09 juta eksemplar buku.
Kemendikdasmen juga menyelenggarakan pelatihan dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana bagi 90.962 guru serta memberikan bantuan peralatan kepada 71 lembaga kursus.
Secara keseluruhan, total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang 2026 mencapai Rp5,61 triliun.
Banjir Susulan Hambat Revitalisasi Sekolah
Dalam proses pemulihan, sejumlah sekolah kembali terdampak banjir susulan. Wilayah yang mengalami dampak antara lain Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Tapanuli Tengah.
Mu’ti menjelaskan, sekolah-sekolah yang kembali terdampak banjir saat ini sedang menjalani proses pembersihan. Sementara itu, pembangunan sekolah yang direlokasi juga mulai berjalan.
“Sekolah yang kembali terkena banjir kini sedang dalam proses pembersihan. Dan juga untuk sekolah yang direlokasi, terdapat 36 sekolah yang telah memasuki tahap pembangunan dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menuntaskan penyediaan lahan untuk sekolah relokasi tersebut,” jelasnya.
Pemulihan Sekolah Terdampak Gempa NTT
Selain Sumatra, Kemendikdasmen juga menjalankan program pemulihan pendidikan bagi sekolah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program revitalisasi tersebut menyasar 2.119 sekolah.
Hingga November 2026, sebanyak 1.084 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai mencapai Rp1,05 triliun. Penandatanganan tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan program revitalisasi.
Mu’ti menyebutkan, dana revitalisasi tahap pertama telah diterima oleh 642 sekolah. Sementara itu, total pencairan bantuan untuk program tersebut telah mencapai Rp464 miliar.
“Dana revitalisasi tahap satu telah diterima oleh 642 sekolah dan dana tahap kedua juga telah disalurkan. Keseluruhan pencairan bantuan kini telah mencapai Rp464 miliar dan 1.035 sekolah lainnya masih dalam proses penandatanganan PKS,” ucapnya.
Selain pembangunan fisik, Kemendikdasmen memberikan dukungan psikososial dan pelatihan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan 518 fasilitator. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 10.345 guru dan tenaga kependidikan di 3.621 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak gempa.
Ke depan, Kemendikdasmen menargetkan penyelesaian revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatra hingga akhir 2026. Adapun di NTT, pemerintah akan mempercepat penandatanganan PKS dan pendampingan teknis revitalisasi, termasuk penambahan ruang kelas bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat menjelang musim hujan.
Mu’ti menegaskan, kesiapsiagaan satuan pendidikan menghadapi musim hujan menjadi perhatian pemerintah. Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
“Memasuki rentang waktu musim hujan, kami terus memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi hal tersebut. Upaya itu sejalan dengan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kami juga berkomitmen untuk menuntaskan revitalisasi sekolah di wilayah terdampak bencana untuk menghadirkan bangunan sekolah yang lebih aman melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” tuturnya.
