TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengajak komunitas diplomatik internasional dan dunia usaha memperkuat investasi di sektor perumahan guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Ajakan tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 bertema "From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence" di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar memaparkan sejumlah program unggulan Kementerian PKP yang menjadi bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut meliputi Bedah Rumah, peningkatan ekonomi keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Jumat, 13 November 2026.
Kemudian ia menegaskan, kebijakan perumahan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah.
Pemerintah juga terus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di antaranya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah tengah mendorong rencana perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
Sebagai bagian dari diplomasi investasi, Maruarar turut mengundang para duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk menghadiri agenda peresmian 71.000 rumah subsidi yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur.
Maruarar juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pengembang, perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan perumahan.
Menurutnya, kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) turut berperan dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, ia mencontohkan program Bedah Rumah di kawasan Menteng Tenggulun yang membutuhkan perhatian bersama, mengingat sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut masih memerlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas hunian.
"Kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini," imbuhnya.
Dalam forum tersebut, pembahasan juga mencakup akselerasi pembiayaan sektor perumahan, penguatan ekosistem UMKM konstruksi, serta pengembangan diplomasi investasi global. Pemerintah turut memaparkan skema Kredit Program Perumahan (KPP) untuk 2027 dan upaya percepatan pencapaian target rumah subsidi FLPP.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri KADIN Indonesia, James T. Riady, menilai sektor perumahan memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut James, pembangunan perumahan dalam skala besar berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen. Sektor ini juga memiliki efek berganda terhadap berbagai industri turunan, mulai dari bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga perbankan dan pembiayaan.
"KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri," tutur James.
Forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 dihadiri 42 duta besar dari berbagai negara sahabat, 15 perwakilan diplomatik tingkat tinggi, serta 10 pimpinan dan perwakilan kamar dagang internasional di Indonesia.
Melalui penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi internasional, Kementerian PKP berharap Program 3 Juta Rumah dapat berjalan lebih optimal. Selain memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau, program tersebut diharapkan mampu memperkuat industri perumahan nasional, meningkatkan investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
