TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR. Dalam sambutannya, ia menyinggung soal proses pelaksanaan Pilkada 2024 hingga isu PHK massal yang terjadi belakangan di Indonesia.
Selain Pidato penutupan masa sidang dari Ketua DPR, Rapat Paripurna kali ini juga beragendakan pengesahan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.
"Sebelumnya, izinkanlah saya atas nama pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, menyampaikan duka yang mendalam kepada korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air," kata Puan, Kamis, 5 Desember 2024.
"Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar selalu sigap dalam memitigasi dan menangani dampak bencana alam, khususnya pada saat ini, yang memasuki musim hujan," lanjutnya.
Puan pun menegaskan, DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya turut ikut memperhatikan dinamika kelembagaan Pemerintah yang baru, yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra dari alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.
"Mengawali kegiatan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD, sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif," ucap Puan.
Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu menerangkan DPR melakukan penyesuaian AKD karena adanya penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan yang baru ini yaitu dalam hal jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Puan menambahkan, DPR juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru.
"Seluruh AKD DPR RI, beserta keanggotaan dan Pimpinan dari setiap Fraksi, telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI, telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya," jelasnya.
Selama masa sidang ini, Puan mengatakan DPR telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang terdiri atas 176 Rancangan Undang Undang (RUU) Tahun 2025-2029 untuk jangka menengah, dan 41 RUU sebagai RUU Prioritas Tahun 2025.
Dari 41 RUU dalam Daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 RUU yang merupakan carry over dari DPR RI periode sebelumnya. DPR bersama dengan Pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan 1 RUU, yakni Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
"Dalam mencapai sasaran Prolegnas dan Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2025, dibutuhkan kerja bersama dan komitemen antara DPR RI dan Pemerintah, untuk menyelesaikan pembentukan Undang Undang dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional," ungkap Puan.
Terkait fungsi anggaran, DPR pun telah melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran setiap mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Khususnya, kata Puan, terkait dengan Kementerian/lembaga yang baru dibentuk.
"Pemerintah, dengan penambahan kementerian/lembaga, harus dapat mengelola Belanja Negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan," pesan Mantan Menko PMK tersebut.
Puan kemudian menyinggung BPK RI yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024. Ia mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari 80 kementerian/lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara.
"Kami juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama DPR RI dan BPK RI dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tutur Puan.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Puan menyebut DPR memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Antara lain pelaksanaan berbagai program Pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh Anggota Polri,” urainya.
“Pilkada serentak dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrem, dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” sambung Puan.
Selain itu, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik pada masa persidangan ini.
Mulai dari untuk Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.
Puan lalu menyinggung mengenai Pilkada Serentak yang baru saja digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
"Kita baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024. DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan dengan baik, lancar,dan tertib," paparnya.
Puan pun menilai, situasi keamanan yang terjaga menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Ia menyebut menjadi tugas semua untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada ke depan.
"Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya, kita perlu terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas, jujur, adil, dan rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya," tegas Puan.
Di sisi lain, Cucu Bung Karno tersebut juga merinci bentuk kegiatan Diplomasi Parlemen yang dilakukan DPR masa persidangan ini. Puan mengatakan, delegasi DPR telah menghadiri berbagai sidang dalam rangkaian penguatan diplomasi untuk mengembangkan peran parlemen di kancah global.
Selain kegiatan multilateral, parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara seperti Korea Selatan, Chile, Jerman, Ukraina, Republik Rakyat Tiongkok, dan Yunani, serta organisasi Uni Eropa untuk membahas berbagai isu..
"Sebaliknya, DPR RI juga akan mengirimkan delegasi dalam rangka kunjungan kerja diplomasi ke berbagai negara hingga akhir tahun 2024 seperti negara Swiss dan Mesir," sebutnya.
Di akhir pidatonya, Puan berbicara mengenai pentingnya semua pihak menyatukan energi untuk pembangunan bangsa.
"Rangkaian Pemilu yang panjang, dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada kedepannya energi politik nasional hendaknya diarahkan untuk membangun bangsa dan negara," ujar Puan.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.
Puan mengingatkan bahwa diperlukan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain lain.
“Selain konsolidasi agenda pembangunan nasional ke depan tersebut, kita juga harus terus memperkuat kualitas kinerja Aparatur Negara, Birokrasi, Iklim Usaha, Kepastian Hukum, yang sungguh-sungguh menghadirkan negara untuk memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang mensejahterakan,” terangnya.
"DPR RI akan menjadi mitra Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membangun bangsa dan negara,” sambung Puan.
