TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia menghadirkan 1.018 modul pembelajaran Sekolah Rakyat yang mencakup 177 mata pelajaran. Ribuan modul tersebut diserahkan secara resmi guna mendukung kebutuhan belajar peserta didik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Serah terima modul berlangsung dalam kegiatan bertajuk Serah Terima Modul Pembelajaran Sekolah Rakyat dan Bedah Buku Muslim Chaplaincy Indonesia: Bimbingan Rohani Muslim Berbasis Profesional, Arsitektur Ramah dalam Ruang Publik di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, kementerian/lembaga, tenaga pendidik, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Sekolah membutuhkan murid. Murid membutuhkan sekolah. Sekolah membutuhkan guru. Dan semuanya membutuhkan bahan pembelajaran atau modul ajar,” kata Robben.
Robben menilai penyusunan modul menjadi instrumen penting dalam mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Seiring berkembangnya program tersebut, modul yang telah disusun akan terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan pelaksanaan pembelajaran serta kebutuhan peserta didik di lapangan.
(Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico. [Foto: TVRINews/HO-Kemensos])
“Modul ini bukan produk yang kemudian selesai. Setelah digunakan, kita evaluasi, kita lihat apa yang masih kurang dan kemudian kita sempurnakan,” ujarnya.
Pendidikan di Sekolah Rakyat juga diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada capaian akademik. Pembentukan karakter serta pendampingan mental, spiritual, dan psikososial turut menjadi fokus utama dalam proses pendidikan peserta didik.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan agenda bedah buku Muslim Chaplaincy Indonesia yang membahas penguatan layanan bimbingan rohani dalam ruang publik.
“Hari ini kita menggabungkan dua kegiatan yang memiliki keterkaitan kuat, yaitu penyerahan modul pembelajaran dan bedah buku Muslim Chaplaincy Indonesia. Keduanya berbicara tentang manusia dan bagaimana kita membangun manusia,” kata Robben.
Sejumlah peserta didik Sekolah Rakyat pun telah mencatatkan berbagai prestasi di tingkat nasional, mulai dari menjadi anggota Paskibraka, meraih medali olimpiade, hingga berprestasi di bidang olahraga.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan UPI Prof. Dr. Rudy Susilana, M.Si., mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Kemensos kepada UPI dalam penyusunan dan pengembangan modul tersebut.
Penyusunan modul melibatkan akademisi UPI, unsur Sekolah Rakyat, serta pihak terkait lainnya. Pengembangan bahan pembelajaran ini dipandang bukan sekadar tugas akademik, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap penyelenggaraan pendidikan anak-anak Sekolah Rakyat.
“Penyusunan modul ini bukan sekadar pekerjaan akademik, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun pendidikan bagi anak-anak Sekolah Rakyat,” ujar Rudy.
UPI juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan Sekolah Rakyat melalui penguatan sumber daya akademik dan tenaga pendidik.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemensos Cecep Sulaeman menjelaskan rincian modul yang diserahkan. Sebanyak 322 modul dari 63 mata pelajaran telah disusun pada 2025, sedangkan pada 2026 ditambahkan 696 modul dari 114 mata pelajaran.
Berdasarkan jenjang pendidikan, modul tersebut mencakup 73 mata pelajaran untuk jenjang SD, 44 mata pelajaran untuk SMP, dan 60 mata pelajaran untuk SMA. Seluruh modul bakal diakses secara digital oleh guru dan peserta didik melalui Learning Management System (LMS).
“Pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses terhadap bahan pembelajaran,” kata Cecep.
Rangkaian acara ini diikuti oleh 100 peserta secara luring dan 225 peserta secara daring via Zoom. Peserta daring terdiri dari Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, guru BK dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat, perwakilan pekerja sosial dan penyuluh sosial dari 34 sentra dan 6 balai, serta perwakilan Kemenag, Kemendikdasmen, dan UPI.
