TVRINews, Bali
Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) selama periode 9 hingga 13 November 2026. Belasan WNA tersebut dipulangkan paksa setelah terbukti melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran dokumen perjalanan, hingga melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Novyandri, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Bali.
Salah satu pelanggaran dilakukan seorang pria asal Australia berinisial NDM. Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor tersebut terbukti bekerja sebagai konsultan visa pada agen milik istrinya, yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya.
Petugas menemukan kartu nama pemasaran yang menjadi bukti aktivitas tersebut. NDM telah dideportasi pada Kamis 12 November 2026 dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.
Selain itu, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi lima warga negara Nigeria yang terlibat aktivitas prostitusi dan pelanggaran overstay. Pemulangan dilakukan dalam dua tahap, yakni tiga orang pada Selasa 10 November 2026 dan dua orang lainnya pada Jumat 13 November 2026.
Penindakan juga dilakukan terhadap dua orang yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Australia. Berdasarkan data perlintasan, keduanya masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia, tetapi kemudian diketahui telah memiliki paspor Australia. Akibatnya, dokumen perjalanan Indonesia milik mereka dinyatakan batal.

Sementara itu, sepuluh WNA lainnya dideportasi karena terbukti melebihi batas izin tinggal lebih dari 60 hari. Mereka terdiri atas enam warga negara Rusia, dua warga negara Ukraina, satu warga negara Jerman, dan satu warga negara Spanyol.
Novyandri menegaskan, pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan terhadap kesesuaian aktivitas WNA dengan izin tinggal, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi dokumen perjalanan.
"Berbagai pelanggaran yang kami temukan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA terhadap izin tinggalnya, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi dari dokumen perjalanan yang digunakan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Novyandri dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 19 November 2026.
Ia menambahkan, penindakan tersebut merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menjaga ketertiban umum sekaligus mendukung terciptanya iklim pariwisata Bali yang tertib.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan.










