TVRINews, Jakarta
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat keterbukaan informasi publik melalui platform layanan terpadu Halo Wonderful.
Layanan yang beroperasi sejak Agustus 2025 ini menjadi salah satu upaya kementerian dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi, menyampaikan pengaduan, aspirasi, hingga konsultasi terkait sektor pariwisata.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan perluasan akses informasi merupakan bagian dari komitmen Kemenpar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya," kata Widiyanti dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Widiyanti, informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah perlu membangun hubungan yang transparan, interaktif, dan responsif dengan masyarakat.
Melalui Halo Wonderful, Kemenpar menyediakan pusat layanan informasi yang dapat dimanfaatkan berbagai unsur ekosistem pariwisata, mulai dari akademisi, pelaku industri, pemerintah, komunitas, media, hingga masyarakat umum.
Layanan tersebut dapat diakses melalui WhatsApp, pusat panggilan, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung di kantor Kemenpar.
"Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata," ujar Widiyanti.
Selain mengoperasikan Halo Wonderful, Kemenpar juga mengoptimalkan situs web resmi sebagai saluran informasi mengenai kegiatan dan program kerja kementerian.
Situs promosi Indonesia Tourism turut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi, acara, dan atraksi wisata secara lebih cepat dan akurat.
Kemenpar juga menggunakan kanal YouTube untuk menyampaikan laporan bulanan, data statistik, capaian pariwisata, serta dokumentasi kegiatan kementerian.
Widiyanti menjelaskan Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemenpar.
Forum tersebut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan dan Praktisi Komunikasi Publik Wicaksono untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemenpar tercatat konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) selama periode 2021 hingga 2025. Widiyanti berharap capaian tersebut dapat dipertahankan melalui sinergi seluruh jajaran PPID.
"Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," tutur Widiyanti.










