TVRINews, Demak
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NbS) untuk melindungi kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa dari abrasi, banjir rob, dan dampak penurunan muka tanah.
Upaya tersebut dilakukan melalui penanaman mangrove yang dipadukan dengan teknologi perlindungan pantai. Pendekatan ini diharapkan mampu meredam energi gelombang, mengurangi abrasi, memulihkan ekosistem pesisir, serta menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin 19 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik dengan pemulihan lingkungan.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY, dalam keterangan yang diterima, Senin, 19 Oktober 2026.
Mangrove dan Teknologi Perkuat Perlindungan Pesisir
AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah pertanian dan tambak produktif kini menghadapi ancaman terhadap permukiman serta sumber penghidupan warga.
Menurut AHY, mangrove memiliki peran penting dalam mengurangi energi gelombang laut, menahan sedimen, dan menekan abrasi. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur fisik agar perlindungan kawasan pesisir lebih optimal.
Di Desa Timbulsloko, program percontohan tersebut menggabungkan penanaman mangrove dengan pemanfaatan teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare serta jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Pendekatan tersebut diharapkan menjadi model perlindungan pesisir yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
BOPPJ Perkuat Koordinasi Perlindungan Pantura
Program ini juga menjadi bagian dari upaya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam mendorong pengelolaan perlindungan pesisir secara terpadu.
Di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang diketuai AHY, BOPPJ berperan menyelaraskan perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program sesuai tugas dan kewenangannya.
Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf mengawal pelaksanaan program tersebut, termasuk mendorong sinergi pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur atau jumlah mangrove yang ditanam. Tingkat kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, dan pemeliharaan jangka panjang juga harus menjadi tolok ukur.
Karena itu, BOPPJ bersama seluruh pemangku kepentingan didorong melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal juga perlu diperhatikan dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Libatkan Masyarakat dan Dorong Ekonomi Lokal
Selain memperkuat perlindungan pantai, program ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Salah satunya melalui pemanfaatan HexBricks yang diproduksi warga setempat untuk mendukung pembangunan perlindungan pantai.
Penggunaan produk lokal tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan perlu tetap memperhatikan keberlanjutan kegiatan ekonomi nelayan dan petambak.
Didit Herdiawan Ashaf menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir harus berjalan seiring dengan upaya menjaga mata pencaharian masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap berlangsung.
Ia juga menyampaikan perkembangan penyusunan rencana induk program tersebut.
"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," katanya.
Dorong Perlindungan Pesisir Berkelanjutan
Dalam kerangka kebijakan nasional, AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ berperan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat infrastruktur nasional dan melindungi masyarakat dari risiko bencana.
“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.
Melalui program percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap solusi berbasis alam dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Demak Eisti'anah, Wakil Kepala BOPPJ II Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III Muhammad Fadil Imran, Sekretaris BOPPJ Laksamana Muda TNI (Purn.) Edi Sulistyadi, Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Agus Adriyanto, Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram, serta Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat.
AHY turut didampingi Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faizal, Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Herzaky Mahendra Putra, serta Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Khoirul Umam.
