TVRINews, Jakarta
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, memastikan layanan angkutan perintis di seluruh Indonesia tetap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Layanan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga konektivitas masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil atau 3TP.
Aan mengatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan operasional angkutan perintis, baik angkutan jalan, angkutan barang, maupun angkutan penyeberangan, agar masyarakat di daerah yang belum terlayani transportasi komersial tetap memperoleh akses transportasi.
"Kami memastikan seluruh layanan angkutan perintis tetap berjalan hingga akhir tahun 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3TP," kata Aan Suhanan dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Juli 2026.
Untuk layanan angkutan jalan perintis pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan mengoperasikan 313 trayek yang tersebar di 32 provinsi. Operasional layanan tersebut didukung 640 unit bus dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,2 miliar.
Selain itu, pemerintah juga tetap mengoperasikan angkutan penyeberangan perintis yang melayani 265 lintasan di 24 provinsi menggunakan 101 kapal. Layanan tersebut ditujukan untuk menghubungkan pulau-pulau dan wilayah yang belum memiliki layanan penyeberangan komersial.
Terkait informasi yang berkembang mengenai layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aan menegaskan operasional angkutan di wilayah tersebut tidak mengalami penghentian.
"Layanan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur masih berjalan sesuai rencana operasional. Kami terus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi hingga akhir tahun," ujarnya.
Kementerian Perhubungan mencatat anggaran penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur pada 2026 mencapai hampir Rp28 miliar. Pemerintah berharap keberlanjutan layanan angkutan perintis dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah 3TP.
