TVRINews, Jakarta
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan kesiapan partainya untuk menjadi bagian utama dalam mewujudkan politik anggaran yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Cak Imin menyoroti perubahan paradigma politik anggaran APBN di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kini berfokus pada penyelesaian masalah konkret di tengah masyarakat, salah antaranya melalui rencana pembangunan 5 ribu jembatan di daerah pelosok.
"Pak Presiden bahkan telah merubah arah baru anggaran APBN kita. Politik anggaran dirubah. Hari ini kita telah menyaksikan salah satunya yang paling konkret. Banyak jembatan-jembatan yang dibutuhkan di berbagai pelosok negeri tetapi tidak pernah tersentuh oleh anggaran kita. Dalam tahun ini insya Allah 5 ribu jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati. Bapak Presiden, PKB siap menjadi bagian utama untuk terwujudnya politik anggaran yang benar-benar bisa dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Cak Imin.
Guna mendukung kelancaran kedaulatan ekonomi dan efektivitas politik anggaran tersebut, Cak Imin juga mendorong adanya penataan regulasi secara menyeluruh dan mengajak seluruh partai politik untuk mengawal perubahan peraturan perundang-undangan.
"Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekedar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan. Oleh karena itu, kita mendukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. Dan PKB mengajak partai-partai untuk meluntaskan upaya ini. Dengan yang pertama, ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," tambahnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi nasional saat ini tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip pemerataan serta keadilan bagi masyarakat kecil hingga pelosok desa.
"25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan. PKB menyaksikan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia sungguh-sungguh mensejajarkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta keadilan. Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya," tutup Cak Imin.
