TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut kondisi industri keuangan nasional, khususnya bank-bank milik negara, menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik di tengah dinamika ekonomi terkini.
Parlemen Indonesia menyatakan bahwa stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan domestik, khususnya di sektor perbankan, saat ini berada dalam koridor yang sangat positif. Penilaian ini didasarkan pada hasil koordinasi komprehensif yang dilakukan oleh legislatif bersama para pemangku kepentingan utama sektor moneter.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan optimisme tersebut usai memimpin pertemuan strategis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 9 Juni 2026.
Menurut Dasco, evaluasi berkala terhadap situasi makro perbankan nasional memberikan sinyal yang melegakan terkait ketahanan ekonomi negara saat ini.
"Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan koordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air," ujar Dasco kepada media.
Pertemuan tertutup tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi asosiasi perbankan, di antaranya Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setiawan, serta Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BRI Hery Gunardi.
Selain itu, tampak hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengaturan BUMN/COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Legislator dari Fraksi Gerindra itu menambahkan bahwa dialog interaktif bersama para pemimpin bank pelat merah dan swasta memberikan gambaran utuh mengenai performa likuiditas maupun fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga kokoh.
"Yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus," tutur Dasco ringkas mengenai kesimpulan dari data-data perkembangan sektor keuangan yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut.
Meskipun dinamika pasar global terus membayangi, koordinasi lintas sektoral yang melibatkan lembaga legislatif, pemerintah, dan otoritas pengatur perbankan ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan strategis ke depan, termasuk rencana aksi korporasi jangka panjang demi menjaga kepercayaan pasar domestik.
