TVRINews, Jakarta
Di tengah tekanan perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akibat tensi geopolitik, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga ketahanan ekonominya. Hingga April 2026, probabilitas resesi Indonesia diperkirakan berada di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa kondisi global saat ini tengah menghadapi tantangan berat, mulai dari inflasi tinggi hingga gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Susiwijono Moegiarso, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
"Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario dalam merespons perkembangan ketidakpastian global. Semua langkah dilakukan secara hati-hati untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi," ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Kemenko Perekonomian, pada Kamis, 30 April 2026.
Menurutnya, pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan. Salah satunya melalui pemberian insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku strategis seperti LPG dan plastik.
Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi serta percepatan perizinan guna mendorong investasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus memperkuat daya tahan sektor riil di tengah tekanan global.
Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga energi strategis. Berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi juga terus disiapkan untuk meredam dampak gejolak global terhadap masyarakat.
Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
"Melalui Satgas, bukan hanya sekadar mengoordinasikan, tetapi keputusan penting juga diambil bersama dengan mempertimbangkan risiko secara kolektif untuk kepentingan nasional," jelasnya.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi masyarakat, serta memastikan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika global yang kian menantang.
