TVRINews, Jakarta
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat akibat bencana dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.
Tambahan bantuan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas hunian yang dibangun bagi masyarakat terdampak.
Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan tambahan bantuan akan difokuskan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) melalui dua skema, yakni in-situ atau dibangun kembali di lokasi semula dan ex-situ mandiri di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari ancaman bencana.
"Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih 16.000. Tapi sampai sekarang yang sudah mengajukan, yang sudah masuk datanya ke BNPB ada sekitar 14.500 dari daerah, bottom up dari kepala daerah," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurutnya, usulan kenaikan bantuan menjadi Rp80 juta didasarkan pada meningkatnya harga material bangunan serta kebutuhan untuk meningkatkan standar kelayakan rumah bagi penyintas.
Tambahan anggaran sebesar Rp20 juta per unit direncanakan digunakan untuk meningkatkan kualitas bangunan, seperti pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, plafon, plester halus, serta penambahan teras.
"Sementara kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua. Selain itu, ada plafon, kemudian di luar dikasih teras dan kamar mandi keramik semua," ujar Suharyanto.
BNPB saat ini terus mempercepat pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak. Dari kebutuhan sekitar 16 ribu unit rumah, sekitar 800 unit telah memasuki tahap pembangunan.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Tito Karnavian mendukung usulan penyesuaian nilai bantuan tersebut sebagai langkah untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Menurut Tito, pembangunan huntap dengan skema in-situ dan ex-situ mandiri memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena tersebar di banyak lokasi. Oleh karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan fleksibel.
"Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Ya, itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel," ucap Tito.
Usulan kenaikan bantuan tersebut, lanjut Suharyanto, telah memperoleh kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga, dan selanjutnya menunggu keputusan Presiden.
