TVRINews – Jakarta
Pemerintah pacu kemandirian energi dan penguatan birokrasi bersih demi kesejahteraan yang merata
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa peta jalan pembangunan nasional harus berlandaskan pada sistem ekonomi Pancasila.
Sistem ini dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.
Prabowo menekankan bahwa roda perekonomian domestik tidak boleh bergerak hanya demi menguntungkan segelintir kelompok atau wilayah tertentu.
(Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo))
"Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional," ujar Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Menurut mantan Menteri Pertahanan tersebut, intervensi negara sangat mutlak diperlukan guna menjaga titik keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.
Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum
Selain memaparkan arah kebijakan ekonomi, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pelayanan publik yang prima dan reformasi birokrasi merupakan pilar fundamental bagi kemajuan sebuah negara.
Ia menilai, penguatan institusi harus dibarengi dengan jaminan kepastian hukum untuk merangsang iklim investasi yang sehat.
Sebagai bentuk nyata dalam membangun institusi yang bersih dan profesional, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menaikkan kesejahteraan aparatur sipil negara secara signifikan.
"Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita," ungkap Presiden, mencontohkan salah satu upaya konkret peningkatan pendapatan penegak hukum demi menekan potensi penyimpangan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan pembersihan internal guna mengikis praktik korupsi secara total.
Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Energi
Guna memperkuat sendi ekonomi di tingkat akar rumput, pemerintah tengah memacu ekspansi Koperasi Merah Putih secara masif di berbagai pelosok daerah.
Program ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa hingga kecamatan.
Pemerintah mencatat saat ini sudah ada 1.061 unit koperasi yang beroperasi secara aktif.
Target berikutnya, sebanyak 20.000 koperasi ditargetkan berjalan pada Agustus mendatang, dan diproyeksikan menembus angka di atas 60.000 unit pada akhir tahun 2026.
Di sektor energi, Indonesia juga bersiap melakukan lompatan besar menuju kedaulatan energi.
Presiden Prabowo menjabarkan rencana ambisius pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) guna memutus ketergantungan pada pasokan energi luar negeri.
"Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini," kata Presiden.
Proyek raksasa tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan program konversi massal kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan Listrik, untuk menekan angka impor migas secara signifikan sekaligus mengamankan cadangan devisa negara yang akan dialokasikan pada sektor pembangunan lainnya.
