TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat mengerahkan tim penuh untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah menteri, kepala badan, hingga unsur BUMN diterjunkan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan tahap rehabilitasi serta rekonstruksi.
Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hibrida dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu, 16 Agustus 2026.
Pratikno mengatakan kehadiran jajaran pemerintah pusat di daerah bertujuan memastikan setiap persoalan di lapangan dapat segera dipetakan dan ditangani melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Jadi saudara-saudara sekalian, kami dari pemerintah pusat ini menteri-menteri, kepala badan, BUMN hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon," kata Pratikno, Minggu, 16 Agustus 2026.
Menurutnya, sinkronisasi menjadi penting karena pemerintah pusat memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung penanganan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah juga telah membentuk posko untuk mengoordinasikan penanganan bencana. Posko tersebut mencakup Posko Nasional serta posko di Labuan Bajo dan Maumere.
Posko logistik di Halim Perdanakusuma juga disiapkan untuk mengonsolidasikan bantuan dari Jakarta maupun daerah lain sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak.
"Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini," ujar Pratikno.
Dalam tahap tanggap darurat, Pratikno menyebut prioritas pemerintah adalah menyelamatkan masyarakat terdampak dan memulihkan infrastruktur yang rusak agar kembali berfungsi dalam waktu sesingkat mungkin.
Infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan internet, serta fasilitas dasar lainnya.
"Jadi dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional," ucap Pratikno.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai mempersiapkan pembangunan kembali secara permanen.
Pratikno menegaskan pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun infrastruktur dan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana.
"Kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pascabencana sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana," tutur Pratikno.
Pratikno menilai bencana tidak dapat sepenuhnya dihindari. Karena itu, pemerintah perlu membangun ketangguhan daerah, masyarakat, dan infrastruktur agar mampu menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan mengajak seluruh pihak terus bersinergi dalam mempercepat penanganan darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Jajaran pemerintah pusat yang berada di NTT juga akan membagi tugas ke sejumlah wilayah untuk mengawal isu-isu krusial sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Meski berada di lokasi berbeda, koordinasi antarkementerian dan lembaga akan tetap dilakukan.
