TVRINews, Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah mempercepat penanganan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat setelah gempa bumi berkekuatan M 7,7 mengguncang wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dody menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat koordinasi penanganan darurat pascagempa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu, 16 Agustus 2026.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan diikuti sejumlah menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih, TNI-Polri, dan kepala daerah.
Dody mengatakan Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terdampak gempa. Beberapa titik sudah mulai ditangani, sementara akses yang masih mengalami gangguan menjadi prioritas.
"Pagi tadi kami sudah mengecek kondisi di lapangan. Beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera diselesaikan," ujar Dody, dalam Rakor Penanganan Bencana Gempa NTT, Minggu, 16 Agustus 2026.
Kementerian PU melalui unit pelaksana teknis (UPT) di NTT telah mengerahkan personel untuk menangani ruas jalan yang terdampak. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan jalur yang menjadi akses utama masyarakat dan distribusi bantuan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman balai untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain," kata Dody.
Selain memulihkan akses transportasi, Kementerian PU juga menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak gempa.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemerintah memobilisasi sejumlah sarana pendukung, termasuk mobil tangki air dan hidran umum.
Di Kabupaten Nagekeo, tiga unit mobil tangki air telah disiapkan. Dua unit sudah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan pinjam pakai dari penanganan banjir di Mauponggo.
Selain itu, sebanyak 16 unit hidran umum disiapkan untuk mendukung distribusi air bersih. Delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sementara delapan lainnya merupakan fasilitas pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
"Yang penting sekarang adalah bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," tegas Dody.
Dody menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas pemerintah selama masa tanggap darurat.
Menurutnya, ketersediaan air bersih sangat penting bagi masyarakat yang terdampak kerusakan infrastruktur maupun gangguan layanan akibat gempa.
Dody mengatakan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, serta Polri untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera dipenuhi.
"Penanganan bencana membutuhkan kerja bersama. Kami terus berkoordinasi agar dukungan infrastruktur dasar bisa diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan," ungkapnya.
Kementerian PU juga memastikan pemantauan terhadap infrastruktur terdampak akan terus dilakukan. Penanganan diprioritaskan pada titik yang berpotensi menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan darurat.
Dody menegaskan pemerintah akan terus mempercepat pemulihan akses dan layanan dasar selama masa tanggap darurat pascagempa di Flores.
