TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan banyak masukan dan catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial. Hal ini disampaikan usai jajaran Kemensos melakukan konsultasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 8 Mei 2026.
Gus Ipul menjelaskan bahwa KPK akan melakukan monitoring dan evaluasi mendalam, khususnya terhadap pengadaan yang berjalan pada tahun anggaran 2025. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai bahan perbaikan.
“Nanti KPK melakukan monitoring dan evaluasi, nanti hasilnya akan disampaikan ke kami. Yang dievaluasi tahun 2025 dong, yang 2026 kan belum dilaksanakan,” ujar Gus Ipul kepada awak media.
Dalam sesi konsultasi tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pemanfaatan gedung dan aset. Gus Ipul mencontohkan rencana perpindahan sekolah rintisan yang saat ini masih menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial maupun kementerian lain seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Dikdasmen ke gedung permanen yang sedang dibangun.
Gus Ipul menegaskan bahwa aset-aset gedung yang saat ini dipinjam pakai akan dikembalikan fungsinya kepada kementerian masing-masing sesuai peruntukannya.
“Untuk Kementerian Sosial kita gunakan untuk memberikan layanan kepada kelompok-kelompok rentan,” tambahnya.
Mengenai saran khusus dari lembaga antirasuah, Mensos menyebutkan bahwa saat ini KPK masih melakukan kajian dan pendalaman. Ia mengakui telah mendapatkan banyak masukan awal, namun hasil resminya masih menunggu waktu karena KPK perlu memverifikasi informasi baik dari internal Kemensos maupun laporan masyarakat.
“Oh ya ada saran, banyak sarannya, yang nanti belum tuntas ya, jadi kajiannya masih belum selesai, nunggu beberapa waktu lagi nanti akan disampaikan ke kami. Tentu KPK akan melakukan pendalaman ya, tentang informasi yang sudah diberikan oleh masyarakat atau yang sudah kami berikan,” jelas Gus Ipul.
Menanggapi isu mengenai potensi kebocoran anggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pengadaan, Gus Ipul meyakinkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menemukan indikasi tersebut. Namun, ia secara tegas memberikan jaminan integritas bersama Wakil Menteri Sosial untuk menindaklanjuti setiap temuan penyimpangan.
“Ya, sepanjang yang saya tahu tidak ada kebocoran, dan kalau ada kebocoran saya dan Pak Wamen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan,” tandasnya.
