TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus mengevaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
Dalam proses evaluasi tersebut, kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi prioritas utama penguatan program.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok 3B menjadi fokus karena intervensi gizi pada kelompok tersebut dinilai paling efektif untuk mencegah dan menurunkan angka stunting.
“Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ,” ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 26 Juni 2026.
Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian terhadap daerah 3T yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.
“Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan,” kata Qodari.
Menurut Qodari, Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena disalurkan secara rutin setiap hari selama kegiatan belajar di sekolah berlangsung.
“MBG ini setiap hari, selama anak-anak sekolah, kecuali masa libur,” ujar Qodari.
Ia optimistis berbagai penataan dan penyempurnaan yang sedang dilakukan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program, baik dari sisi kandungan gizi maupun higienitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
“Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui,” tutur Qodari.
Qodari menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata dan memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Seluruh rencana penyempurnaan program tersebut, kata dia, akan terus mendapat perhatian dan pengawalan langsung dari Presiden.
“Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden,” ujar Qodari.
Ia juga mengungkapkan evaluasi dan pengembangan program tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Menurut Qodari, BGN telah memaparkan sejumlah rencana perbaikan kepada DEN untuk memperoleh berbagai masukan yang konstruktif.
Lebih lanjut, ia menjelaskan hasil survei yang dilakukan DEN terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu dasar penting dalam proses evaluasi program.
“(Survei DEN) bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru,” kata Qodari.
