TVRINews, Jakarta
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menanggapi temuan adanya siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang belum mampu membaca. Ia mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut kasus tersebut sebelum mengambil langkah kebijakan.
"Soal-soal begitu nanti kita lihat, masalahnya apa, ada di mana. Kan tidak bisa kita lihat satu persatu masalah itu," ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan, dikutip, Rabu 16 Juli 2025.
Meskipun demikian, Abdul Mu’ti menegaskan tidak akan terburu-buru mengganti kurikulum. Menurutnya, kebijakan harus dibuat berdasarkan data, bukan sekadar opini atau asumsi.
"Nggak ada (ganti kurikulum). Itu kan opini, kita harus mengambil kebijakan berbasis data ya," ucapnya.
Pernyataan ini muncul usai anggota Komisi X DPR RI dari2 Fraksi NasDem, Furtasan Ali Yusuf, mengungkapkan adanya pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, yang belum bisa membaca. Hal itu disampaikan Furtasan dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen di Senayan, hari yang sama.
Baca Juga: Mendikdasmen Data Sekolah Minim Siswa Baru
"Banyak di lapangan, Pak Menteri, saya menemukan anak kelas 1 dan kelas 2 SMP sampai sekarang belum bisa baca. Padahal capaian literasi di sini mencapai 68 persen dan numerasi 66 persen," ungkap Furtasan.
Ia menjelaskan, berdasarkan penuturan kepala sekolah setempat, sistem kenaikan kelas yang tidak mempertimbangkan kemampuan dasar membaca turut menjadi penyebab.
"Saya coba bertanya, 'Kenapa ini, Pak Kepala Sekolah?' Ternyata kurikulum kita yang kemarin diterapkan itu mengharuskan anak bisa baca atau tidak bisa baca tetap dinaikkan kelas. Nah ini tantangan dan PR bagi kita semua," jelasnya.
