TVRINews, Badung
Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB ) untuk wilayah Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Alisjahbana mengungkapkan penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan kewajiban semua negara. Hal ini sejalan dengan enam poin pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.
“Air bersih itu kebutuhan dasar, sanitasi layak, wajib penyediaan kebutuhan dasar. Oleh negara.” Ujar Armida.
Baca Juga: AHY: Dibutuhkan Kepemimpinan dan Manajemen yang Efektif Dalam Atasi Permasalahan Air
Namun Armida yang juga pernah menjabat Kepala Bappenas mengakui penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak membutuhkan biaya yang besar untuk teknologinya, terlebih untuk wilayah yang susah air bersih. Namun hal ini juga bisa dicarikan solusinya
“Masalahnya anggaran ga cukup harus bertahap. Sebetulnya banyak inisiatif Masyarakat. Daerah NTT susah air solusi harus khusus, misal embung, bendungan, atau dengan teknologi akses air laut atau desalinasi.” Tambahnya.
Baca Juga: Agenda WWF ke-10 Hari Kelima, Hadirkan Proses Politik untuk Otoritas Wilayah Sungai
Tanggapi teknologi desalinasi mahal, Armida mengatakan Indonesia bisa mengambil Solusi dengan skema pembiayaan low cost solution misalnya melakukan alternatif dengan mengoptimalkan solusi teknologi solar panel atau panel surya.
Diketahui Pemerintah Indonesia telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) sebagai upaya mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia. IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga USD 1 miliar untuk proyek air bersih.
