TVRINews, Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya dialog sosial, pelindungan sosial lintas negara, dan pembelajaran sepanjang hayat dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Asia Tenggara. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk melindungi hak-hak pekerja di tengah dinamika ekonomi global.
Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam kegiatan ASEAN Trade Union Council (AseanTUC) Regional Consultation Workshop di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menyatakan dukungan pemerintah terhadap pembahasan berbagai isu ketenagakerjaan yang diangkat AseanTUC, khususnya terkait upaya menjaga hak-hak dasar pekerja di kawasan Asia Tenggara.
“Pemerintah mendukung hasil diskusi mengenai isu-isu utama yang diangkat oleh AseanTUC. Kami mengapresiasi peran aktif dan sikap tegas AseanTUC dalam mengawal hak-hak dasar buruh di Asia Tenggara,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis resmi kemnaker, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia juga menegaskan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak dasar pekerja yang menjadi landasan dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan adil. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional.
Pada kegiatan tersebut, Yassierli menyerahkan sertifikat pengakuan kepada AseanTUC atas kontribusinya dalam memperkuat dialog sosial, menjaga solidaritas, serta mendorong perluasan pelindungan sosial di Asia Tenggara.
Selain itu, Yassierli menyambut baik keputusan AseanTUC untuk mendirikan kantor pusat di Jakarta. Menurutnya, keberadaan kantor tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan gerakan serikat pekerja di kawasan.
“Kami tentu menyambut baik kehadiran kantor pusat AseanTUC di Jakarta. Langkah ini kami yakini akan semakin mempererat koordinasi dan kolaborasi strategis antara pemerintah dan gerakan serikat pekerja di kawasan Asia Tenggara,”jelasnya.
Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan bahwa gejolak ekonomi global membutuhkan kerja sama lintas pihak dan negara. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas bersama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan ekonomi.
“Kita tidak bisa menghadapi turbulensi ekonomi global seorang diri. Kita perlu bekerja sama untuk membangun kapasitas kita bersama. Pemerintah Indonesia akan selalu siap sedia menjadi mitra yang terbuka dan suportif dalam berdialog dengan gerakan serikat pekerja,”tandasnya.
