TVRINews – Jakarta
Pemerintah Kaji Pemanfaatan Kantin Sekolah demi Efisiensi Program Makan Bergizi
Istana Kepresidenan menegaskan bahwa rencana penggunaan kantin sekolah sebagai pusat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap pengkajian mendalam. Hal ini menjadi bagian dari strategi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan penataan operasional agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menentukan kebijakan final terkait skema tersebut. Pihaknya menekankan bahwa BGN tengah mengevaluasi berbagai model logistik yang paling relevan, khususnya untuk diterapkan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
(Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi (Foto: @kemensetneg.ri))
“Itu merupakan bagian dari proses penataan menyeluruh yang sedang dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi dikutip Jumat 12 Juni 2026.
Prasetyo menambahkan, opsi memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah merupakan salah satu pertimbangan strategis. Namun, penerapan model ini nantinya akan sangat bergantung pada pemetaan kondisi infrastruktur serta kebutuhan spesifik di tiap-tiap daerah.
“Kami sedang melihat apakah skema ini tepat untuk diberlakukan di zona-zona tertentu. Semua aspek, mulai dari distribusi hingga efisiensi anggaran, sedang dikaji secara komprehensif,” lanjutnya.
Efisiensi Anggaran di Daerah 3T
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengungkapkan urgensi di balik pencarian skema alternatif ini. Menurut Nanik, membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di setiap lokasi membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin atau dapur komunitas, pemerintah berupaya menekan beban APBN.
“Prinsipnya adalah efisiensi. Dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada, kita tidak perlu membangun infrastruktur baru dari nol. Ini adalah upaya untuk memastikan jangkauan program tetap luas namun tetap hemat,” jelas Nanik.
Dalam upaya keberlanjutan program, pemerintah juga membuka pintu kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan.
Prioritas Mutu dan Keamanan Pangan
Kendati skema distribusi bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal, pemerintah menegaskan bahwa standar kualitas tidak dapat dikompromikan. Seluruh fasilitas yang nantinya akan digunakan, termasuk kantin sekolah yang terpilih, wajib memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
Pemerintah menjamin bahwa keamanan pangan dan kecukupan gizi peserta program tetap menjadi prioritas utama. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan program nasional tersebut tidak hanya menjangkau lebih banyak siswa, tetapi juga memberikan standar nutrisi yang terjamin bagi generasi masa depan.
