TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah memperketat pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo menekankan pencegahan harus dilakukan sejak awal agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak terus terjadi.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo ketika memimpin rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Dalam pertemuan itu, perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi salah satu pembahasan utama.
Presiden Prabowo menegaskan pembakaran hutan dan lahan tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apa pun. Pemerintah diminta tidak hanya bertindak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang mampu mengatasi sumber persoalan.
(Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. [Foto: @sekretariat.kabinet])
“Tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun. Penanganan karhutla harus tegas, menyeluruh, dan diperkuat dengan pencegahan sejak dari sumbernya,” demikian arahan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Rabu, 16 September 2026.
Presiden Prabowo juga meminta agar masyarakat didorong menggunakan metode pengelolaan lahan tanpa pembakaran. Untuk mendukung penerapan metode tersebut, pemerintah perlu memberikan bantuan peralatan sekaligus pendampingan kepada masyarakat di lapangan.
Selain itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap regulasi daerah yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Presiden Prabowo meminta agar tidak ada lagi peraturan maupun pemberian izin yang memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut.
Dari sisi penegakan hukum, Presiden Prabowo meminta aparat mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti menjadi pelaku pembakaran. Penindakan juga perlu dilakukan terhadap pihak yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran tetapi terbukti lalai menjalankan tanggung jawabnya.
Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan mengenai lebih dari 95 korporasi yang disebut melakukan pelanggaran terkait karhutla. Meski demikian, identitas perusahaan yang dimaksud belum disampaikan secara terperinci.
Pembahasan rapat tidak hanya berkaitan dengan karhutla. Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai sejumlah kejadian lain, termasuk kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan proses pencarian orang yang dilaporkan hilang di kawasan Selat Sunda.
Presiden Prabowo meminta operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal dilakukan secara maksimal. Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk memastikan keluarga korban memperoleh informasi mengenai perkembangan proses pencarian.
Presiden Prabowo menekankan perhatian pemerintah tidak berhenti pada pencarian korban. Hak-hak keluarga korban juga harus dipenuhi, sementara penyelidikan atas kecelakaan kapal diminta dilakukan secara mendalam dan objektif untuk mengetahui penyebab kejadian.
Sementara itu, terkait gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo meminta proses pemulihan segera dipercepat. Penanganan diarahkan mulai dari pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat terdampak hingga penyediaan hunian sementara.
Pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali ke kondisi normal setelah terdampak bencana.
Melalui rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana, sekaligus memastikan langkah pencegahan dan pemulihan berjalan secara efektif.
