TVRINews - Jakarta
Sejumlah pakar menilai penanganan bencana di Indonesia perlu bergeser dari pendekatan reaktif menjadi pencegahan berbasis akar masalah, terutama dengan menghentikan eksploitasi di wilayah berisiko tinggi.
Guru Besar Antropologi Ekologi Budi Luhur University, Prudensius Maring, mengatakan frekuensi bencana yang terus meningkat tidak bisa lagi semata-mata dilabeli sebagai “bencana alam”.
Menurutnya, cara pandang tersebut memengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.
“Ketika semua dianggap bencana alam, kita cenderung pasif dan hanya fokus pada penanganan dampak. Padahal, banyak bencana berkaitan erat dengan aktivitas manusia seperti deforestasi dan eksploitasi lingkungan,” kata Prudensius
Ia menekankan pentingnya transformasi wacana dalam melihat bencana. Dengan peran manusia dalam memperparah bencana, kebijakan yang diambil akan lebih progresif, seperti relokasi permanen warga dari kawasan rawan hingga penghentian izin eksploitasi di wilayah berisiko.
“Mitigasi sangat ditentukan oleh cara pandang. Kalau dilihat sebagai akibat kesalahan tata kelola, maka solusinya juga harus menyasar kebijakan, bukan sekadar evakuasi sementara,” katanya.
Hal senada dikatakan, Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jatna Supriatna.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya memahami tingkat kerentanan atau vulnerability di setiap daerah yang berbeda-beda.
Ia juga menjelaskan, sejumlah bencana di Indonesia merupakan kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia.
Di Sumatera misalnya, kata Jatna, bencana ini diperparah oleh deforestasi, sedangkan di Riau lebih didominasi oleh bencana akibat ulah manusia seperti pengeringan lahan gambut.
“Gambut yang dikeringkan menjadi sangat mudah terbakar, seperti bahan bakar. Ini contoh jelas bencana antroposen,” ujarnya.
Sementara itu di Flores, bencana dipicu oleh faktor alam seperti siklon, namun diperparah oleh kondisi tanah yang kering dan minim vegetasi.
Adapun di Papua, kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan dinilai menjadi faktor dominan meningkatnya risiko bencana.
Jatna menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menggeneralisasi semua bencana sebagai fenomena alam semata. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan risiko sejak awal dan penguatan mitigasi berbasis sains.
“Seharusnya sebelum bencana terjadi, kita sudah tahu wilayah mana yang tidak boleh dieksploitasi dan mana yang rentan. Ini butuh perencanaan dan keterlibatan banyak pihak, termasuk akademisi,” jelasnya.
