TVRINews, Kendari
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan renovasi rumah warga penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, akan dimulai pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 25 Agustus 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau langsung calon penerima bantuan BSPS di RT 2 RW 1, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat, 29 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau kondisi rumah warga yang akan menerima bantuan.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Ibrahim dan istrinya, Ibu Nanang. Rumah yang masih berbahan papan tersebut dinilai sudah tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan melalui program BSPS.
"Setelah kami lihat, memang kondisi rumahnya sudah sangat tidak layak huni dan berhak mendapatkan bantuan BSPS. Selama proses pembangunan, Ibu Wali Kota Kendari telah menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara bagi para penerima bantuan. Kami mengapresiasi dukungan tersebut agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama rumahnya diperbaiki," kata Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Selain rumah Ibrahim, rombongan juga meninjau rumah Jumadiah, istri dari Hatta, yang tinggal bersama lima anggota keluarganya di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Keluarga tersebut juga akan menerima bantuan BSPS.
Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas dukungan terhadap program perumahan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, dukungan tersebut berkontribusi pada peningkatan alokasi BSPS di daerah tersebut.
"Alokasi BSPS di Sulawesi Tenggara meningkat dari 1.129 unit rumah pada 2025 menjadi 8.973 unit rumah pada 2026 yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi peran BPS dalam menyediakan data yang membantu pemerintah menyalurkan bantuan perumahan secara lebih akurat dan tepat sasaran.
Menurut Maruarar, data yang valid menjadi faktor penting agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Melalui program BSPS, Kementerian PKP terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di berbagai daerah di Indonesia.
