TVRINews – Jakarta
Meski anggaran operasional terbatas, pemerintah tetap optimistis genjot target investasi nasional tahun 2027.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp578,9 miliar untuk tahun fiskal 2027, untuk menutup celah pendanaan guna mencapai target ambisius pemerintah dalam menarik investasi domestik maupun asing.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin 15 Juni 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang diterima instansinya saat ini hanya sebesar Rp625,14 miliar.
Angka tersebut mencerminkan penurunan sebesar 37,6% dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026.
Menurut Rosan, pagu saat ini hanya mampu memenuhi 52% dari kebutuhan operasional minimal kementerian yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Padahal, pemerintah telah mematok target realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun untuk tahun 2027, atau meningkat 13,8% dari target tahun 2026 yang berada di angka Rp2.041,3 triliun.
(Materi Paparan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani)
"Kami berharap dukungan serta pertimbangan dari pimpinan dan anggota Komisi XII agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar dapat dipenuhi. Hal ini krusial untuk memastikan kebutuhan minimal operasional kementerian tahun 2027 sebesar Rp1,2 triliun dapat tercapai," ujar Rosan di hadapan para legislator.
Fokus pada Digitalisasi dan Ekspansi Global
Kebutuhan anggaran tersebut dirancang untuk mendukung dua pilar utama: manajemen internal sebesar Rp579,95 miliar, serta program penanaman modal dan hilirisasi senilai Rp624,12 miliar. Rosan menekankan bahwa dana tambahan ini akan menjadi katalis dalam memperkuat ekosistem investasi nasional dan mempermudah iklim berusaha di Indonesia.
Salah satu inisiatif strategis yang diusung adalah modernisasi sistem Online Single Submission (OSS) dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data, dan blockchain. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi serta akurasi data investasi.
Selain itu, kementerian berencana memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ke dalam sistem OSS guna menyelaraskan kebijakan investasi pusat dan daerah.
Dalam skala internasional, BKPM berencana memperkuat kehadiran lembaga Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Tiongkok. Rosan menyoroti pentingnya pembukaan perwakilan baru di Guangzhou, melengkapi kantor yang sudah ada di Beijing.
(Materi Paparan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani)
"Mengingat investasi dari Tiongkok menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, kehadiran di pusat manufaktur dan perdagangan Tiongkok Selatan menjadi sangat strategis," tambah Rosan.
Lebih lanjut, kementerian berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Peraturan Presiden mengenai Investasi Strategis. Upaya ini diproyeksikan sebagai langkah pengawalan atas berbagai proyek prioritas nasional guna memastikan aliran modal tetap stabil dan memberikan dampak pemerataan ekonomi yang luas bagi seluruh wilayah Indonesia.
