TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri nikel nasional, khususnya di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini dinilai krusial agar proses hilirisasi tetap berjalan sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
Menurut legislator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu, kawasan industri nikel di Morowali telah menjadi episentrum pengembangan mineral strategis Indonesia. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan kuat serta keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan nasional.
“Morowali telah berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia. Karena itu, negara perlu memastikan bahwa ekosistem industri yang terbentuk tetap terbuka, kompetitif, dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional maupun daerah,” ujar Beniyanto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 19 Februari 2026.
Ia menyampaikan, hilirisasi nikel merupakan bagian penting dari strategi transformasi ekonomi dan transisi energi nasional. Percepatan pembangunan smelter dan ekosistem industri, menurut dia, harus disertai prinsip tata kelola transparan, persaingan usaha sehat, serta kepastian regulasi bagi seluruh pelaku usaha.
Beniyanto menilai penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengawasan terhadap struktur industri, serta peningkatan standar keberlanjutan menjadi faktor penting agar hilirisasi tidak hanya berorientasi pada volume produksi, melainkan juga kualitas tata kelola dan nilai tambah jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan hilirisasi berjalan seimbang antara pertumbuhan industri, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok mineral kritis global harus diiringi strategi nasional yang kuat. Penguatan tata kelola kawasan industri nikel, menurutnya, bukan sekadar isu daerah, tetapi bagian dari upaya menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika geopolitik energi dan persaingan global sektor baterai serta kendaraan listrik.
Komisi XII DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas iklim investasi sekaligus memastikan hilirisasi nikel berlangsung adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
