TVRINews – Jakarta
Presiden tegaskan ketahanan pangan, energi, dan air telah diantisipasi sejak lama sesuai amanat konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dalam memitigasi dampak tiga krisis utama yang kini membayangi dunia: pangan, energi, dan air. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu 8 April 2026.
Dalam pidatonya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa visi strategis mengenai ancaman krisis ini telah ia suarakan jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan proyeksi serupa.
Presiden menekankan bahwa Indonesia berada pada posisi yang relatif aman berkat kekayaan sumber daya alam dan kesiapan fundamental negara.
Visi Jangka Panjang dan Validasi Internasional
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa isu pangan, energi, dan air telah menjadi fokus perjuangannya selama lebih dari satu dekade.
Dokumen serta pemikiran yang ia tuangkan dalam berbagai literatur menjadi bukti tertulis atas konsistensi tersebut.
"PBB telah membenarkan hal ini dalam sidang mereka. Beberapa tahun lalu, PBB meramalkan bahwa krisis yang akan melanda dunia mencakup tiga hal: pangan, energi, dan air. Ini telah saya perjuangkan selama belasan tahun," ujar Presiden Prabowo.
Manajemen Sumber Daya Air dan Alam
Terkait krisis air, Presiden memberikan catatan khusus. Menurutnya, tantangan Indonesia bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan distribusi dan konservasi.
Beliau membandingkan tingginya curah hujan di Bogor yang dalam satu hari dapat menyamai total curah hujan setahun di Australia Barat.
Namun, ia memberikan peringatan keras mengenai kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan yang menghambat penyerapan air tanah.
"Masalahnya bukan ketersediaan air, tapi kemampuan kita menjaganya. Alam kita sering kali tidak terjaga; hutan dan pohon di pegunungan dibabat sehingga air tidak tertahan. Namun, ini adalah hal yang dapat kita atasi," tegasnya.
Kedaulatan Sesuai Konstitusi
Di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global, Presiden mengajak jajarannya untuk mensyukuri stabilitas nasional.
Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Menutup arahannya, Presiden menyatakan optimisme berdasarkan laporan terkini dari para menteri kabinet. Meski tantangan global tetap ada, data menunjukkan posisi Indonesia cukup resilien.
"Saya telah mempelajari angka-angka dan mendapatkan laporan dari menteri-menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya," pungkasnya.










