TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, mengungkapkan hasil evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha (HGU) sebagai tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki area terbakar dalam wilayah konsesi dengan luas mencapai 33.514,01 hektare. Data tersebut dicatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Dudung menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan perusahaan pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.
“Rapat ini bertujuan memastikan seluruh perusahaan pemegang HGU dan PBPH melaksanakan kewajibannya dalam mencegah dan menanggulangi Karhutlak sekaligus mengevaluasi kepatuhan efektivitas pengawasan, serta tindak lanjut penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran,” kata Dudung dalam Konferensi Pers Menko Polkam Mengenai Penanganan Karhutla, Senin, 9 November 2026.
Dari sisi penegakan hukum, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan PORI mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” terang Dudung.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
Pemerintah menegaskan setiap lahan memiliki penanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, mencegah kebakaran, serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dudung menegaskan, berbagai data penanganan karhutla tersebut menunjukkan proses penegakan hukum terus berjalan. Pada saat yang sama, kepatuhan perusahaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan lahan perlu terus diperkuat untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
