TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong perubahan kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan yang hampir mencapai Rp1.000 triliun agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
"Anggaran kita untuk menanggulangi kemiskinan tidak kurang hampir di angka Rp1.000 triliun. Dimana dalam setiap kepemimpinan pemerintahan lima tahunan kita disadarkan bahwa seluruh target-target penanggulangan kemiskinan hampir tidak pernah tercapai," kata Cak Imin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Kamis, 15 Oktober 2026.
"Itulah yang menyadarkan kita semua untuk terus merubah cara kerja kita. Sehingga politik anggaran yang benar adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini benar-benar memiliki spirit keberdayaan dan kemandirian," lanjutnya.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin secara bertahap mengurangi bantuan sosial (bansos) yang bersifat karitatif untuk memenuhi kebutuhan penerima. Penurunan ketergantungan terhadap bantuan sosial diharapkan sejalan dengan meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat.
"Dalam kalkulasi implementasinya, kita ingin bantuan sosial yang berbasis karitatif itu lambat laun bisa kita tinggalkan. Sehingga anggaran kita yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan secara lambat dan pasti akan berkurang dan berkontribusi kepada jumlah anggaran di tahun berikutnya," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan jumlah penerima bantuan sosial berkurang setiap tahun seiring dengan meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
"Artinya kita menargetkan setiap tahun masyarakat penerima bantuan sosial akan berkurang jumlahnya. Hingga pada satu cita-cita akhir nanti hanya para usia lanjut dan disable lah yang menerima bantuan sosial," pungkasnya.
