TVRINews, Jakarta
Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono menekankan pentingnya sinergi antara rasionalitas teknokrasi dan kekuatan politik demi melahirkan kebijakan publik yang efektif. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Boediono, kepemimpinan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan konsep atau kekuatan politik semata. Keberhasilan suatu program pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan menyatukan konsep yang rasional dengan otoritas politik di lapangan.
“Kebijakan ekonomi akan efektif hanya apabila ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, yaitu adanya konsep kebijakan yang rasional yang dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan,” kata Boediono di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengambil contoh pengalaman penanganan krisis keuangan global 2008 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, respons teknokratis yang dirumuskan tim ekonomi mendapat dukungan penuh dari keputusan politik presiden sehingga eksekusi penanganan krisis dapat berjalan cepat.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini, perumusan rancangan kebijakan yang matang tidak akan membawa dampak perbaikan apabila berhenti tanpa eksekusi politik.
“Konsep kebijakan yang logis, bagus dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata,” tegas Boediono.
Di sisi lain, mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengingatkan bahwa keputusan politik yang mengabaikan pertimbangan teknokratis juga berpotensi menghasilkan program yang tidak realistis.
“Otoritas politik yang tidak didukung oleh konsep kebijakan yang rasional dan dirumuskan secara sistematik dan teknokratis hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan,” ujar Boediono.
Ia menilai teknokrasi dan politik harus saling melengkapi guna melahirkan kebijakan yang tepat sasaran demi kepentingan publik.
“Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan,” katanya.
Boediono menutup pemaparannya dengan menggarisbawahi bahwa tantangan utama kepala pemerintahan terletak pada integrasi kedua aspek tersebut.
“Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan,” tandasnya.
