Writer: Alfin

---

TVRINews, Jakarta

Partai Demokrat memberikan klarifikasi tegas menyusul tuduhan yang mengaitkan partai berlambang mercy itu dengan isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan resmi, Demokrat menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar dan merupakan upaya adu domba yang berbahaya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai penggunaan istilah "partai biru" sebagai bentuk insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

"Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," ujar Herzaky dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Senin, 28 Juli 2025.

Ia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, sosok yang pernah menyuarakan opini soal dugaan ijazah palsu, tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pengunduran diri Roy diterima karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah partai.

Lebih lanjut, Demokrat menekankan hubungan baik antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Presiden Jokowi. Menurut Herzaky, hal ini dibuktikan dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebaliknya, Demokrat juga mengirimkan delegasi resmi, yakni Sekjen Herman Khaeron dan Wakil Ketua Umum Teuku Riefky Harsya, untuk menghadiri Kongres PSI. Wapres Gibran bahkan disebut menjenguk langsung SBY saat dirawat di RSPAD.

"Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi," jelas Herzaky.

Ia menyayangkan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk memperkeruh suasana politik nasional.

"Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat," tegasnya.

Demokrat berharap klarifikasi ini dapat memberikan kejelasan kepada publik dan menghentikan narasi yang memecah belah.

Baca Juga: Cak Imin Tekankan Sinkronisasi Pendidikan Vokasi dengan Kebutuhan Industri yang Dinamis

---

Editor: Redaksi TVRINews