Foto: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Dok. TVRINews.com/Christhoper Natanael Raja)
Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya menyesuaikan pendidikan vokasi dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Strategi Pemberdayaan Angkatan Kerja di Plaza BP Jamsostek, Senin, 28 Juli 2025, ia menegaskan perlunya sistem pelatihan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Menurut Cak Imin sapaan karibnya, pemerintah tidak bisa lagi menyusun kurikulum vokasi secara sepihak.
Dunia industri harus dilibatkan secara aktif untuk memberikan masukan tentang jenis tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan, mulai dari level keterampilan tinggi hingga tenaga kerja tanpa keahlian khusus.
“Perkembangan kebutuhan ketenagakerjaan sangat dinamis. Bahkan muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karena itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Perindustrian harus betul-betul mendengar kebutuhan pasar kerja,” kata Cak Imin kepada wartawan termasuk tvrinews.com, Senin, 28 Juli 2025.
Ia menyebut, hasil diskusi dalam rapat menunjukkan kebutuhan industri sangat bervariasi, dari tenaga kerja berkualifikasi tinggi, menengah, hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Semua masukan itu, kata Muhaimin, akan dijadikan dasar untuk menyusun ulang sistem pelatihan vokasi nasional.
“Pendidikan vokasi bisa menjawab soal kesejahteraan tenaga kerja, tapi kita juga harus tahu sebenarnya kebutuhan lapangan kerja itu seperti apa. Itulah yang sedang kita selaraskan,” ujar Cak Imin.
RTM ini digelar untuk merumuskan kebijakan lintas sektor dalam memaksimalkan potensi angkatan kerja produktif di Indonesia. Selain kementerian dan lembaga terkait, forum ini juga melibatkan pelaku usaha dari berbagai bidang.
Muhaimin menegaskan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan peluang besar, namun bisa menjadi beban jika tidak diiringi strategi pemberdayaan yang tepat.
“Kita tidak bisa membiarkan tenaga kerja produktif menganggur. Karena itu, kita butuh kolaborasi nyata antara pemerintah dan dunia usaha agar seluruh kebijakan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” tutur Cak Imin.
Ia berharap pembahasan dalam RTM ini bisa menjadi fondasi untuk percepatan reformasi pendidikan vokasi dan sistem pelatihan kerja nasional.
Editor: Redaksi TVRINews