TVRINews, Jakarta
Pembiayaan berkelanjutan, Dana Abadi Kebudayaan, dan skema PPP menjadi fokus pembahasan.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, bersama Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara membahas penguatan ekosistem kebudayaan nasional, termasuk pembiayaan berkelanjutan, pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan, serta optimalisasi peran budaya sebagai fondasi peradaban dan sumber pertumbuhan ekonomi di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Fadli Zon menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, baik dari segi keragaman, kedalaman sejarah, maupun kontribusinya terhadap peradaban dunia.
"Kekayaan tersebut merupakan identitas utama bangsa yang harus dikelola secara terarah, berkelanjutan, dan bermartabat," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menyoroti berbagai temuan arkeologis mutakhir, termasuk lukisan gua purba berusia puluhan ribu tahun di Sulawesi Selatan, sebagai bukti bahwa Nusantara merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Narasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan diri dan kebanggaan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Terus Diperkuat
Menteri Kebudayaan juga memaparkan kondisi terkini pengelolaan cagar budaya dan museum. Ia menyebutkan bahwa jumlah registrasi cagar budaya mengalami peningkatan signifikan, namun masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia, pelibatan perguruan tinggi, serta pengelolaan ekosistem yang lebih menyeluruh.
“Di Museum Nasional saja terdapat sekitar 194.000 artefak yang saat ini tengah melalui proses pencocokan data dan penguatan sistem pencatatan, termasuk penataan kembali nilai aset budaya negara,” ujar Fadli.
Diplomasi Budaya dan Repatriasi Artefak
Di bidang diplomasi budaya, Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah mengaktifkan kembali rumah-rumah budaya Indonesia di luar negeri, mendorong repatriasi artefak, serta memperkuat posisi budaya sebagai basis ekonomi dan industri kreatif nasional.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas pengaruh budaya Indonesia di kancah global sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Dana Abadi Kebudayaan dan Tantangan Implementasi
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Indonesiana. Fadli mengungkapkan bahwa meskipun nilai dana abadi terus meningkat, masih terdapat tantangan pada aspek sistem, proses, dan kapasitas pelaksana.
Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berharap adanya penyederhanaan mekanisme pemanfaatan dana agar lebih mudah diakses oleh para pelaku budaya, tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Skema PPP untuk Infrastruktur Kebudayaan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola melalui LPDP pada prinsipnya berfungsi sebagai pelengkap belanja negara dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program kebudayaan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kementerian Kebudayaan dalam memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah terkait pemanfaatan dana transfer daerah untuk sektor kebudayaan.
“Kami menyambut positif pengembangan skema public-private partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur kebudayaan, seperti gedung kesenian dan bioskop yang bersifat income generating. APBN dapat berperan sebagai penopang agar proyek tetap layak secara ekonomi dan menarik bagi sektor swasta,” kata Suahasil.
Penyusunan Peta Jalan Kebudayaan Nasional
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat akan pentingnya penyusunan peta jalan kebudayaan untuk jangka menengah dan panjang. Peta jalan ini dinilai penting agar pembangunan kebudayaan berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional.
“Budaya adalah sumber daya yang tidak akan habis. Investasi pada infrastruktur dan ekosistem budaya merupakan investasi jangka panjang bagi persatuan, stabilitas, dan kebahagiaan bangsa,” pungkas Fadli Zon.
