TVRINews, Klaten
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata di Indonesia.
Dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Klaten, Jawa Tengah tersebut Novita Hardini menegaskan bahwa peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, sangat krusial untuk mengatasi ego sektoral yang hingga kini masih kerap terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat 29 Mei 2026.
Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Kementerian Pariwisata harus mampu memosisikan diri sebagai komunikator utama yang menjembatani aspirasi sekaligus kebutuhan sektor pariwisata di tingkat daerah. Melalui koordinasi yang kuat, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta pengembangan destinasi wisata nasional.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menilai bahwa penguatan pola komunikasi dan sinkronisasi program antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama agar manajemen pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan efisien.
"Penting sinergi antara pemerintah pusat, government daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan," tandasnya.
