TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu, 6 September 2026. Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi dalam periode yang berdekatan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum untuk memastikan sistem mitigasi bencana, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan berjalan secara terpadu.
“Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional,” ujar Ade, dalam keterangan yang diterima, Senin, 7 September 2026.
Ade meminta BMKG bersama Badan Geologi/PVMBG memastikan informasi aktivitas gunung api dapat diterjemahkan secara cepat menjadi keputusan operasional. Informasi mengenai aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut perlu segera diterima Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat.
Menurut Ade, mitigasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga kemampuan mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi korban.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” tegasnya.
Dari sektor transportasi, Ade meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, terutama di wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau, menurut Ade, menjadi pengingat bahwa dampak erupsi dapat menjangkau wilayah yang jauh dari lokasi gunung. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu konektivitas udara dan laut.
Ade menegaskan keselamatan harus menjadi dasar setiap keputusan operasional. Namun, masyarakat juga perlu memperoleh informasi secara cepat mengenai pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” katanya.
Ade juga mendorong Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik.
Kesiapan tersebut perlu mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan. Sejumlah gunung api aktif berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman serta jalur transportasi masyarakat.
Menurut Ade, Basarnas tidak boleh hanya bergerak setelah keadaan darurat terjadi. Pemetaan risiko dan skenario respons perlu disiapkan agar dapat segera diaktifkan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, gangguan transportasi, maupun kondisi yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan.
Ade juga meminta pemerintah memperkuat sistem komunikasi publik. Masyarakat di kawasan rawan bencana maupun pengguna transportasi harus memperoleh informasi yang mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti.
Informasi tersebut mencakup perkembangan status gunung, wilayah yang perlu dihindari, potensi sebaran abu, kondisi transportasi, serta langkah perlindungan yang perlu dilakukan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas,” kata Ade.
Ade menegaskan meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari pelayanan publik dan keselamatan nasional.
Pemerintah dinilai perlu membangun sistem yang menghubungkan BMKG, Badan Geologi/PVMBG, Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan lembaga terkait. Dengan sistem tersebut, setiap perubahan kondisi dapat segera direspons secara terkoordinasi.
“Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi,” pungkas Ade Ginanjar.
