TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan literasi keuangan dalam pengembangan koperasi pondok pesantren. Upaya ini dilakukan untuk mendorong koperasi pesantren menjadi lembaga ekonomi yang sehat, produktif, dan mandiri.
Muhaimin mengatakan, pengelolaan koperasi pesantren harus dibangun dengan niat yang benar, sistem kepemilikan yang terbuka, serta pertanggungjawaban yang jelas. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan keberlanjutan usaha koperasi.
Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu, 11 November 2026.
"Korupsi itu mulai dari mana? Mulai dari niatnya kalau sejak awal niatnya sudah salah, desain dan model pelaksanaannya juga akan salah. Karena itu, kita ingin koperasi pesantren kali ini dibangun dengan niat yang benar dan tidak boleh gagal," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 11 November 2026.
Kemudian Muhaimin menjelaskan, transformasi bangsa yang didorong Presiden Prabowo Subianto membutuhkan perubahan pola kerja, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kegiatan produktif dan memberikan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat.
Selain tata kelola keuangan, Muhaimin juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi pesantren dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha. Pemanfaatan ekosistem digital serta kolaborasi dengan pihak swasta dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi pesantren.
Lebih lanjut, ia turut memperkenalkan konsep sosialisme Islam sebagai landasan etos kerja ekonomi pesantren. Konsep tersebut mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam praktik pengelolaan usaha.
Muhaimin berharap, Jawa Timur dapat menjadi pelopor penguatan sedikitnya 300 koperasi pesantren sebagai proyek percontohan. Koperasi tersebut diharapkan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mampu mengambil bagian dalam rantai pasok industri nasional.
"Jangan sampai ketika infrastruktur dan pola ekonomi baru tumbuh, kita semua tidak siap dan akhirnya hanya menjadi penonton lagi. Kita harus menyiapkan pelaku-pelaku ekonomi baru yang tangguh, produktif, dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri," tegasnya.
Muhaimin optimistis, penguatan kelembagaan, tata kelola keuangan, dan kapasitas usaha koperasi pesantren secara berkelanjutan dapat menjadi motor kemajuan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
