TVRINews, Jawa Tengah
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kepemilikan bersama sebagai fondasi utama dalam memperkuat koperasi pesantren. Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya ditopang legalitas kelembagaan, tetapi juga membutuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab seluruh anggota.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam kegiatan Santripreneur Berdaya di Pesantren Entrepreneur API Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026.
Muhaimin menjelaskan, koperasi pesantren harus dibangun dengan prinsip kepemilikan yang luas dan melibatkan seluruh anggota. Dengan demikian, keberlangsungan koperasi tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
"Cara menghidupkan koperasi pesantren bukan melegalisir aktenya. Yang paling pertama dibenahi dari koperasi pesantren itu adalah ownership, kepemilikan. Kepemilikannya harus bersama, kepemilikannya harus luas, ditanggung renteng," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Selasa, 17 November 2026.
Kemudian, ia mencontohkan mekanisme tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNM Mekaar. Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan kegiatan ekonomi produktif yang telah melibatkan sekitar 13,5 juta perempuan.
Muhaimin menilai, koperasi yang tidak memiliki kejelasan kepemilikan berisiko mengalami kesulitan berkembang karena anggota tidak merasa memiliki dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha.
Karena itu, ia mengingatkan agar penguatan kepemilikan dan keterlibatan anggota dilakukan sejak awal pembentukan koperasi, bukan baru dibenahi setelah memperoleh akses pembiayaan.
Selain penguatan kelembagaan, Muhaimin juga menekankan pentingnya kesiapan ekosistem usaha sebelum pemerintah memperluas akses permodalan bagi koperasi dan UMKM. Menurutnya, pembiayaan harus diiringi kesiapan pengelolaan usaha agar mampu menghasilkan kegiatan ekonomi produktif.
"Kalau ekosistem yang di bawah tidak dipersiapkan, yang terjadi adalah kredit macet. Nah, ini pengalaman yang tidak boleh terjadi di tahun 2027–2028 di depan mata kita," tegasnya.
Untuk itu, ia meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat ekosistem ekonomi pesantren melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Dukungan tersebut mencakup akses pembiayaan, pendampingan, teknologi, hingga perluasan pasar bagi koperasi pesantren, UMKM, dan pelaku usaha dari kalangan alumni pesantren.
Muhaimin menilai pesantren memiliki potensi ekonomi yang telah tumbuh dan terjaga sejak lama. Potensi tersebut perlu didukung agar berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Melalui penguatan kepemilikan bersama, tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah mendorong koperasi pesantren menjadi wadah ekonomi produktif yang benar-benar dimiliki, dijalankan, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya.










