TVRINews, Medan
Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh dan Sumatra Utara menjelang akhir 2026. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesiapan mitigasi serta penanganan bencana selama musim hujan.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatra Utara Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatra Utara, Senin, 16 November 2026.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan perkembangan kondisi wilayah masing-masing, terutama daerah yang sebelumnya terdampak bencana. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dan merumuskan langkah mitigasi menghadapi potensi bencana pada musim hujan.
Sugiono mengatakan, kesiapsiagaan lintas sektor perlu diperkuat, khususnya di wilayah yang sebelumnya terdampak banjir bandang besar akibat Siklon Senyar pada akhir 2025.
"Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Selasa, 17 November 2026.
Kemudian ia menjelaskan, dampak bencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk evaluasi infrastruktur yang telah dibangun melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasalnya, sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan yang telah diperbaiki, kembali mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas hujan dan perubahan kondisi iklim.
Selain itu, Sugiono menekankan pentingnya normalisasi aliran sungai sebagai salah satu prioritas mitigasi. Endapan sedimen dalam jumlah besar akibat banjir bandang sebelumnya dinilai memengaruhi kapasitas dan kelancaran aliran sungai. Sementara itu, proses normalisasi membutuhkan waktu dan penanganan secara berkelanjutan.
"Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama," jelasnya.
Pemerintah juga perlu menyesuaikan langkah antisipasi dengan perubahan pola dan karakteristik curah hujan. Hal ini penting agar mitigasi yang dilakukan dapat mempertimbangkan potensi ancaman serta karakteristik risiko di setiap wilayah.
Sugiono menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu terakhir, Presiden telah menggelar dua kali rapat terbatas untuk membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir, beliau telah dua kali menggelar rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam seluruh upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pemerintah perlu memastikan berbagai langkah antisipasi telah dipersiapkan, termasuk menghadapi kemungkinan terburuk selama musim hujan.
Penguatan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Sistem ini tidak hanya harus mampu menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman secara luas, tetapi juga memastikan masyarakat memahami langkah antisipasi dan penyelamatan yang perlu dilakukan secara cepat dan tepat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu.
Selain itu, jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dari Provinsi Aceh dan Sumatra Utara turut mengikuti rapat secara daring. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut diperkirakan mencapai 199 orang.










