TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyoroti sejumlah hal yang perlu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026. Menurutnya, pidato kenegaraan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo menjadi momentum untuk kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Kamrussamad saat diwawancarai awak media sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Kamrussamad mengatakan, salah satu hal yang dinantikan adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 ke dalam strategi pembangunan nasional. Pasal tersebut mengamanatkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
"Yang kita tunggu hari ini adalah penegasan kembali terhadap komitmen Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, bahwa tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan,"kata Kamrussamad dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, dari sisi ekonomi, terdapat dua perhatian utama yang perlu menjadi fokus pemerintah. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Ia menyebut, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen secara teoritis dapat membuka sekitar 900 ribu lapangan kerja baru. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat, termasuk melalui program hilirisasi.
"Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen haruslah bisa menciptakan lapangan kerja,"lanjutnya.
Kamrussamad juga menilai kehadiran Danantara dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh APBN serta investasi dari dalam dan luar negeri.
Dengan posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund, ia berharap lembaga tersebut dapat menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan Semester I Capai 5,4 Persen
Terkait kinerja ekonomi nasional, Kamrussamad menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen. Sementara secara kumulatif pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,4 persen.
Menurutnya, capaian tersebut mulai menunjukkan dampak dari implementasi berbagai program prioritas nasional pemerintah.
"Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,"tambahnya.
Namun, ia mengakui target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen pada 2029 bukan perkara mudah. Untuk mencapai target tersebut, menurut Kamrussamad, pemerintah perlu mengoptimalkan sedikitnya empat sumber pertumbuhan.
Keempatnya yakni dorongan APBN, investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA), investasi dalam negeri, serta kontribusi Danantara melalui konsolidasi perusahaan-perusahaan milik negara.
Kamrussamad mengatakan DPR masih menunggu perhitungan konkret dari pemerintah, khususnya Danantara, terkait kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini yang kami belum dapatkan hitungan dari DPR, dari pemerintah khususnya dari Danantara, dan kita minta DIM, Danantara Investment Management, untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,"ucapnya.
Koordinasi Pemerintah Perlu Diperbaiki
Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen, Kamrussamad menilai pemerintah perlu memperbaiki koordinasi lintas sektor, khususnya antara kementerian koordinator dan kementerian teknis.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selain koordinasi, ia menilai komunikasi pemerintah juga perlu terus ditingkatkan. Komunikasi yang baik dinilai dapat mengurangi ketidakpastian di pasar maupun di tengah masyarakat.
"Komunikasi pemerintah harus terus ditingkatkan, supaya uncertainty bisa kita kurangi, ketidakpastian di pasar, di masyarakat bisa kita kurangi,"jelasnya.
Kamrussamad berharap kebijakan pemerintah dapat menciptakan kesinambungan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menurutnya, arah pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan dunia usaha.
"Arah kebijakan pemerintah dirasa itu betul-betul pro-growth, pro-job, dan juga pro-business untuk mendorong dunia usaha," pungkasnya.
