TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengoordinasikan usulan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah menargetkan program BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.
Hal tersebut diungkapkan saat Mendagri rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
"Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Selasa, 7 Juli 2026.
Selain diverifikasi oleh BPS, data usulan juga akan diperiksa oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan rumah yang diusulkan memenuhi kriteria penerima bantuan.
Mekanisme serupa juga diterapkan pada program bedah rumah di wilayah perbatasan. Pemerintah menargetkan sebanyak 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan mendapat bantuan.
"Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak," ucap Tito.
Untuk mempercepat pencapaian target, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
Menurut Tito, langkah tersebut diharapkan mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.
"Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah," kata Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri dan BPS dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, koordinasi dengan kepala daerah menjadi lebih efektif sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
"Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik," tutur Maruarar.
