TVRINews – Nganjuk, Jawa Timur
Presiden Prabowo Dorong Miliaran Rupiah Masuk ke Desa.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Strategis ini mengintegrasikan fungsi koperasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi utama dalam menggerakkan roda ekonomi dari masyarakat akar rumput.
Dalam peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026, Kepala Negara menegaskan bahwa kombinasi kedua program tersebut dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memutus ketergantungan pada rantai distribusi.
Stimulus Finansial di Tingkat Sentra Produksi
Pemerintah memproyeksikan integrasi program ini mampu menahan peredaran uang tetap berada di ekosistem pedesaan.
Berdasarkan simulasi makro yang dipaparkan, arus modal yang masuk ke satu wilayah desa diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah per tahun.
Sistem ini memastikan hasil komoditas local mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga masyarakat makanan skala rumah tangga dapat diserap langsung oleh pasar ke masyarakat desa.
(Foto: Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur (BPMI Setpres/Cahyo))
“Nilai apa yang kita buat hari ini asyar hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG agar tiap hari di desa beredar uang,” ujar Presiden Prabowo.
“Satu desa Rp10.800.000.000 beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli. Semua produsen di masyarakat hidup.”
Pendekatan ekonomi berbasis kerakyatan ini dinilai sebagai masyarakat terhadap struktur pasar yang selama ini didominasi oleh pemodal besar.
Ke depan, KDKMP diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai wadah distribusi, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat layanan keuangan masyarakat yang menyediakan akses pembiayaan mikro berbiaya rendah.
Reformasi Pembiayaan Ultra Mikro
Sebagai bagian dari penguatan struktur modal masyarakat desa, pemerintah juga melakukan intervensi kebijakan pada sektor pembiayaan ultra mikro melalui penyesuaian suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.
(Foto Grafis: TVRINews.com)
"Tadinya bunganya itu 24 persen, 22 [persen], saya perintahkan harus turun, di bawah 10 persen," tegas Kepala Negara, menambahkan bahwa langkah ini krusial untuk mendorong industrialisasi berbasis pedesaan.
Komitmen Akuntabilitas dan Pengawasan Anggaran
Mengingat skala anggaran dan luasnya cakupan program MBG serta koperasi desa ini, tantangan tata kelola dan risiko penyimpangan menjadi perhatian utama pemerintah.
Mengadopsi standar transparansi internasional, Presiden memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat birokrasi.
"Pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," ucapnya.
Meskipun menghadapi tantangan implementasi dan logistik di lapangan, kebijakan ini diklaim mendapat respons positif dari sektor domestik.
Program pemenuhan gizi yang terintegrasi dengan penguatan modal desa ini dinilai memberikan dampak instan bagi ketahanan pangan dan stabilitas pendapatan keluarga di tingkat akar rumput.
