Indonesia Matangkan Strategi di Panggung COP-30
Penulis: Fityan
TVRINews - Jakarta
Lewat Pertemuan Tingkat Tinggi, Pemerintah Susun Visi Nasional dan Prioritaskan Pendanaan Hijau serta Perdagangan Karbon.
Indonesia secara serius mematangkan langkahnya menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-30 UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Belem, Brasil, November mendatang.
Pertemuan tingkat tinggi yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup menjadi ajang krusial untuk menyatukan visi dan posisi nasional sebelum terjun dalam arena negosiasi global.
Acara kick-off meeting ini dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, menandakan komitmen lintas sektor pemerintah.
Dalam forum tersebut, beragam isu strategis menjadi sorotan utama, mulai dari implementasi Perjanjian Paris, isu-isu teknis terkait mitigasi dan adaptasi, hingga inklusi keadilan gender dan hak-hak masyarakat adat.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyoroti pentingnya perbaikan dalam evaluasi iklim global yang dikenal sebagai global stock take. “Kita melihat adanya kritik terkait transparansi dan perlu adanya perbaikan. Indonesia akan terus mendorong agar evaluasi ini lebih adil dan transparan,” ujar Diaz, seperti dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, Diaz menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam tahap finalisasi target ambisius dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC), yang akan diajukan sebelum batas waktu 20 September.
Dokumen ini menjadi pedoman Indonesia dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Isu pendanaan iklim juga menjadi poin krusial yang diangkat. Indonesia mendesak realisasi janji negara-negara maju yang belum sepenuhnya terealisasi.
Pemerintah berharap ada roadmap baru yang dapat menjamin alokasi dana hingga USD1,3 triliun bagi negara-negara berkembang.
Selain itu, paviliun Indonesia di COP-30 akan dimanfaatkan untuk mempromosikan perdagangan karbon. Melalui inisiatif "sellers meet buyers", pemerintah menargetkan terciptanya kerja sama konkret yang dapat mempercepat transisi energi dan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan di tanah air.
Baca juga: KPK Sambut Baik Pembentukan Kementerian Haji: Pelayanan Lebih Fokus
Editor: Redaksi TVRINews