TVRINews - Jakarta
Pemerintah memetakan titik krusial sarana keselamatan dan pelayanan guna mengantisipasi lonjakan penumpang angkutan laut akhir tahun.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memetakan serta menguji kelayakan fasilitas di 40 pelabuhan strategis di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari tahapan mitigasi dini menjelang masa operasional Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Audit lapangan yang digerakkan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut berfokus pada pemastian standar keselamatan serta kenyamanan terminal penumpang sebelum memasuki puncak arus libur akhir tahun.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, menegaskan bahwa kelaikan armada kapal harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur di darat. Sinergi lintas sektor dinilai krusial untuk mencegah penumpukan maupun gangguan operasional di area terminal.
"Seluruh unsur terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman," kata Samsuddin melalui keterangan resminya, Kamis, 12 November 2025.
Urgensi pengawasan ketat pada akhir tahun ini didasari oleh tingginya tren pergerakan masyarakat melalui jalur maritim. Merujuk pada data operasional periode Nataru 2025/2026, sektor angkutan laut nasional tercatat melayani pergerakan sekitar 1,24 juta penumpang.
Angka historis tersebut dijadikan tolok ukur oleh otoritas maritim untuk menutup celah potensi hambatan di lapangan sejak jauh hari.
"Pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026, angkutan laut telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan di pelabuhan," ujarnya.
Untuk memastikan akurasi data, Kemenhub menginstruksikan seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) melakukan inspeksi berbasis fakta lapangan.
"Saya mengharapkan seluruh KSOP dan UPP dapat memastikan evaluasi dilaksanakan secara cermat dan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Setiap kekurangan harus diidentifikasi sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala saat pelayanan kepada masyarakat berlangsung," kata Samsuddin menambahkan.
Secara teknis, Direktorat Kepelabuhanan telah menetapkan sejumlah parameter vital dalam proses peninjauan ini. Direktur Kepelabuhanan, Triono, merinci bahwa pemeriksaan meliputi kondisi fisik dermaga, kapasitas ruang tunggu, fasilitas sanitasi, area parkir, sistem penerangan, kamera pengawas (CCTV), hingga perangkat keselamatan pelayaran.
Selain aspek infrastruktur utama, skema mitigasi juga mencakup kesiapan pelabuhan alternatif, sinkronisasi jadwal dengan operator kapal, serta antisipasi terhadap dinamika cuaca ekstrem di perairan.
Setiap temuan kerusakan maupun kekurangan sarana wajib didokumentasikan secara terperinci oleh unit pelaksana teknis (UPT) setempat beserta rancangan perbaikannya.
"Saya meminta seluruh UPT agar mengisi matriks evaluasi secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap pelabuhan. Koordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan juga perlu dilakukan agar setiap permasalahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti," ujar Triono.
