TVRINews, Semarang
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat bekerja ke luar negeri secara aman sekaligus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Menteri P2MI Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis, 12 November 2026.
Mukhtarudin mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pekerja migran, mulai dari aspek penempatan, pelindungan, pemberdayaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurut Mukhtarudin, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan utama kepada Kementerian P2MI, yakni memperkuat pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi pekerja migran dari kategori lower skill menjadi medium-high skill.
"Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, program SMK Go Global di Jawa Tengah menunjukkan antusiasme yang tinggi. Dari kuota sekitar 8.000 peserta, jumlah pendaftar telah mencapai hampir 9.000 orang. Sementara itu, sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
Pemerintah juga berencana memperluas cakupan program tersebut pada 2027. Jika target nasional pada 2026 mencapai 32.000 peserta, tahun depan jumlahnya ditingkatkan menjadi 140.000 peserta.
Mukhtarudin menyebut Jawa Tengah berpeluang memperoleh kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, meliputi pelatihan bahasa, keterampilan teknis, serta sertifikasi. Seluruh program tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah berkontribusi sebanyak 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Cilacap, Brebes, dan Kendal, menjadi kantong utama pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal dari pemerintah.
Mukhtarudin menegaskan, kontribusi pekerja migran tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah melalui remitansi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Adapun ruang lingkup kerja sama antara Kementerian P2MI dan Pemprov Jawa Tengah mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan layanan kesehatan.
Kerja sama juga meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksana penempatan PMI, pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, pertukaran data dan informasi, serta pelayanan pelindungan bagi calon pekerja migran maupun PMI.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menyebut sejumlah daerah menjadi kantong utama pekerja migran, di antaranya Kabupaten Cilacap dengan hampir 12.000 orang, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang.
Menurutnya, implementasi kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa.
"Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa," ucap Ahmad Luthfi.
Melalui kesepakatan tersebut, Kementerian P2MI dan Pemprov Jawa Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan masyarakat Jawa Tengah memperoleh akses pelayanan yang tepat serta bekerja ke luar negeri secara aman, profesional, dan bermartabat.
Mukhtarudin berharap MoU tersebut tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tetapi dapat diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
"Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju," ungkap Mukhtarudin.
