TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Tim BMKG melakukan pemantauan aktivitas kegempaan, pendataan dampak kerusakan, hingga survei kondisi pesisir untuk memetakan dampak pascagempa dan kemungkinan perubahan muka air laut.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan data lapangan yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemulihan di wilayah terdampak.
“Kami bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Kemendagri, serta unsur Forkopimda demi memastikan keselamatan warga dan menyajikan data faktual yang komprehensif,”ujar Faisal dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis BMKG, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan survei makroseismik untuk memverifikasi dan mendokumentasikan tingkat guncangan serta dampaknya terhadap bangunan. Survei ini juga digunakan untuk mengetahui pola kerusakan di wilayah yang terdampak gempa.
Selain itu, BMKG melakukan survei mikroseismik untuk mengukur karakteristik tanah. Pengukuran dilakukan menggunakan metode mikrotremor dan Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) guna mengetahui kondisi tanah dan struktur bawah permukaan yang dapat memengaruhi respons wilayah ketika terjadi gempa.
Sementara itu, survei tsunami dilakukan dengan mengumpulkan informasi kondisi pesisir serta memverifikasi dampak perubahan muka air laut setelah gempa bumi.
Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensi, dan Tanda Waktu, Teguh Rahayu, mengatakan survei lapangan dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, serta sejumlah daerah lain di Flores.
Hasil pemetaan sementara menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah rumah warga, fasilitas publik, dan bangunan lainnya.
Namun, temuan tersebut masih bersifat sementara. BMKG masih melakukan verifikasi dan pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai sebaran tingkat guncangan, karakteristik tanah, serta pola kerusakan akibat gempa.
“Instansi atau tenaga teknis yang memiliki kewenangan di bidang struktur bangunan tetap harus memeriksa keamanan struktur bangunan secara lebih detail,”ungkap Teguh.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menambahkan, selain melakukan survei teknis, BMKG juga berkoordinasi dan memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat terkait kondisi kegempaan terkini.
Koordinasi tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah unsur terkait di beberapa kabupaten, termasuk Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, dan Nagekeo.
“BMKG juga mendampingi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan BPBD setempat dalam peninjauan lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi kegempaan terkini, sekaligus memperkuat upaya terpadu dalam penanganan pascabencana,”kata Nelly.
Hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, tim survei BMKG masih melakukan pengukuran di sejumlah lokasi. Seluruh hasil survei nantinya akan dianalisis secara menyeluruh dan disusun menjadi kajian teknis pascagempa.
Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penanganan pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penguatan mitigasi dan pengurangan risiko gempa bumi di NTT.
BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada. Warga diminta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan atau retak signifikan hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
BMKG akan terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan dan menyampaikan informasi melalui kanal resmi, sekaligus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
