Penulis: Nirmala Hanifah

---

TVRINews, Jakarta  

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi terkait kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan penempatan anak bermasalah di barak militer. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini akan dikaji oleh pemerintah.

“Selama kebijakan ini tidak melanggar prinsip-prinsip yang mendasar, pemerintah akan memeriksa dan melakukan kajian lebih lanjut. Kebijakan-kebijakan baru, terutama yang berupa inisiatif, tentu akan dibahas dalam forum pemerintah,” ujar Hasan di Jakarta, Minggu, 11 Mei 2025.

Hasan juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai kebijakan tersebut. Ia menyarankan agar masyarakat memberikan kritik yang konstruktif dan mempertimbangkan dengan seksama apakah kebijakan ini efektif.

"Inisiatif-inisiatif baru ini sebaiknya tidak langsung disikapi dengan antipati. Kritiklah secara bersama-sama. Apakah ada hal-hal yang mungkin kurang tepat atau tidak sesuai dengan pola-pola pendidikan yang seharusnya?" kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengajak semua pihak untuk memantau perkembangan program tersebut di Jawa Barat, serta menguji apakah pembinaan melalui cara tersebut dapat mengurangi kenakalan atau ketidakpatuhan di kalangan siswa.

"Kita lihat dulu bagaimana implementasinya di Jawa Barat, baru kemudian kita kritisi bersama-sama. Apakah ini efektif atau tidak untuk menurunkan kenakalan atau ketidakpatuhan di kalangan anak-anak?" tutupnya.

Baca Juga: SIM Keliling Hadir di Jakarta Timur dan Barat Hari Ini

---

Editor: Redaktur TVRINews