TVRINews - Kualalumpur, Malaysia
Dalam Pertemuan Menlu ASEAN di Kuala Lumpur, Indonesia tegaskan AICHR harus lebih berani dan responsif terhadap isu HAM mendesak, termasuk konflik Palestina dan perdagangan manusia.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan langkah konkret dan sikap tegas ASEAN dalam isu hak asasi manusia (HAM), khususnya melalui peran aktif Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR). Seruan ini disampaikan dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) bersama AICHR di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (8/7/2025).
Dalam pertemuan pertamanya dengan AICHR, Menlu Sugiono menyatakan bahwa promosi HAM di Asia Tenggara tak boleh hanya berakhir pada jargon politik. Ia menekankan bahwa komitmen harus diikuti oleh tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen politik ke dalam aksi nyata,” tegas Sugiono, dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Indonesia mendorong AICHR agar tampil lebih berani dalam menghadapi isu-isu HAM yang mendesak. Sugiono menyoroti pentingnya menolak standar ganda dalam penerapan HAM, baik di kawasan ASEAN maupun dalam isu global seperti Palestina.
“AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina,” ujarnya lugas.
Selain itu, Indonesia juga mendorong kerja sama lintas sektor, terutama untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia dan krisis lingkungan. Dalam konteks ini, Sugiono mengapresiasi peluncuran ASEAN Guidelines on the Implementation of the Non-Punishment Principle bagi korban perdagangan manusia sebagai langkah konkret yang memperkuat keadilan.
Menlu Sugiono juga menyerukan penguatan kelembagaan AICHR agar nilai-nilai HAM dapat berjalan seiring dengan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
“HAM bukan sekadar norma, tetapi fondasi bagi kawasan yang damai, adil, dan inklusif,” tutupnya.
Wakil Indonesia di AICHR, Anita A. Wahid, menambahkan bahwa Indonesia tengah mendorong dua deklarasi penting: hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta hak atas pembangunan dan perdamaian. Menurutnya, hal ini bagian dari komitmen Indonesia untuk membumikan prinsip HAM secara menyeluruh di ASEAN.
Laporan Tahunan AICHR 2025 yang diserahkan dalam pertemuan ini mencatat 16 program dalam kurun Juli 2024 hingga Juni 2025. Indonesia menjadi negara paling aktif dengan enam program, termasuk yang menyentuh isu HAM sipil-politik, pembangunan, dan lingkungan hidup.
Baca juga: Nama-Nama Kuat Untuk Dubes Ri Di AS, Ada Indroyono dan Kartini Sjahrir
