Mendagri Resmi Serahkan 207,1 Juta Jiwa Data Potensial Pemilih Pilkada 2024 ke KPU
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Data tersebut berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
"Hari ini kita menyerahkan DP4 untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri. Sehingga salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih ini," kata Mendagri Tito di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024.
Tito mengatakan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi DP4, yakni calon DP4 harus memiliki usia minimal 17 tahun hingga tanggal 27 November 2024 dan anggota TNI-Polri tidak memiliki hak pilih.
"Ini dua kriteria, pertama tentunya yang punya hak pilih berdasarkan usia, 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Kedua, bukan anggota TNI/Polri, karena anggota TNI/Polri kan tidak memiliki hak pilih," ujar Tito.
Adapun jumlah total penduduk, kata Tito, yang berpotensi sebagai pemilih adalah sebanyak 207.110.768 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 103.228.748 jiwa laki-laki dan 103.882.020 jiwa perempuan.
"Nah, dari data yang tadi disampaikan jumlahnya 207.110.768 jiwa. Untuk yang laki-laki 103.228.748 jiwa, wanitanya sedikit lebih banyak 103.882.020 jiwa," ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa data yang dimaksud bersifat dinamis, artinya data tersebut dapat berubah seiring waktu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.
"Ini kita serahkan data ini. Tapi, data nanti kan dinamis, artinya dipengaruhi oleh data pindah alamat, data kematian, yang masuk menjadi anggota TNI Polri otomatis tidak punya hak pilih," ujarnya.
Tak hanya itu, Tito meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan validasi hingga sinkronisasi daftar pemilih terakhir (DPT). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar hak pilih setiap warga negara dapat tercatat dengan akurat dan lengkap.
Dengan demikian, proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan transparan, sehingga masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap hasil pemilihan.
Baca Juga: Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel
"Kemudian sambil jalan nanti dengan KPU, KPU melakukan validasi, sinkronisasi berdasarkan basis data yang lain, DPT dan kami akan terus jalan juga bila ada perubahan. Sehingga pada waktu hari H kita harapkan semua yang memiliki hak pilih itu betul-betul mereka terdata," katanya.
Lebih lanjut, Tito berharap agar KPU memberikan dukungan penuh dan bekerja sama dalam menjaga keamanan data pribadi pemilih. Selain itu, ia juga meminta KPU untuk terus aktif berkoordinasi dalam mengupdate data pemilih guna memastikan keakuratan informasi yang tersedia.
"Saya mengharapkan dukungan dari KPU selain kerja sama, koordinasi yang terus dijalin sambil untuk mengupdate data ini. Yang kedua adalah sistem sekuritinya, karena menyangkut data yang harus dilindungi, menyangkut data masyarakat" tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews