Penulis: Ridho Dwi Putranto

---

TVRINews, Jakarta 

Rapat Koordinasi Teknis antara Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada tahun 2024 membahas berbagai isu yang memiliki potensi menjadi persoalan, mulai dari penyalahgunaan pelat nomor kendaraan dinas hingga konflik antara prajurit dan polisi.

Adapun isu-isu itu dibahas di dalam rapat tersebut. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Polisi Yusri Yunus, memaparkan materi tentang penyalahgunaan pelat nomor dinas. Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Polisi Syahar Diantono, memaparkan materi tentang pencegahan konflik antara prajurit dan polisi.

"Kami sengaja duduk bersama di sini. Kami mengambil solusi yang terbaik untuk pencegahan, memang kami mengutamakan pencegahan, baru penindakan," kata Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 2 Mei 2024.

Mayjen TNI Yusri mengharapkan bahwa melalui rapat teknis gabungan ini, dapat tercapai kesamaan persepsi dan frekuensi antara TNI dan Polri.

Dengan demikian, kerja sama antara kedua institusi keamanan ini dapat semakin solid dan terkoordinasi dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

"Terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah muncul dan mungkin akan muncul lagi ke depan," ujar Yusri.

Sementara itu, Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Polisi Syahar menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi teknis ini akan disampaikan dan dilanjutkan hingga ke tingkat terbawah. Sehingga dapat dipastikan informasi dan keputusan yang dihasilkan dari rapat tersebut, dapat tersampaikan dengan baik dan tepat kepada seluruh jajaran terkait.

Irjen Syahar menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri merupakan hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa sinergi TNI-Polri itu mutlak, kemudian Panglima TNI dan Kapolri menyatakan seperti itu. Ini yang harus kami tanamkan dari atas sampai bawah," kata Syahar.

"Makanya tadi saya sampaikan, setelah rapat koordinasi gabungan ini akan ditindaklanjuti di tingkat polda bahkan tingkat polres, kodam, korem, kodim, tidak berhenti sampai di sini," sambungnya.

Potensi konflik antara prajurit TNI dan polisi, tutur Irjen Syahar, ke depan dapat dicegah dengan baik apabila terdapat kesamaan persepsi dan frekuensi komunikasi antara personel TNI dan Polri di semua tingkatan.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Teknis antara Puspom TNI dan Propam Polri diselenggarakan di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 2 Mei 2024

Rapat berlangsung selama satu hari, dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga 15.30 WIB, dan dihadiri oleh 143 prajurit dari Polisi Militer TNI serta personel dari Divisi Propam Polri.

Dalam rapat tersebut, terdapat enam materi yang dibahas secara mendalam. Selain masalah penyalahgunaan pelat nomor kendaraan dinas dan pencegahan konflik antara prajurit dan polisi, juga dibahas mengenai kerja sama antara Puspom TNI dan Bea Cukai dalam pengawasan kepabeanan.

Selain itu, materi lainnya mencakup pelacakan aset yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung, serta penegakan hukum dalam bidang perpajakan.

---

Editor: Rina Hapsari