TVRINews – Jakarta
Langkah Tegas Penegakan Hukum dan Transparansi Usai Pertemuan dengan Presiden Prabowo
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembaharuan struktur pasar keuangan domestik. Fokus utama diarahkan pada penguatan keterbukaan informasi, peningkatan likuiditas transaksi, serta tindakan tegas terhadap berbagai bentuk manipulasi pasar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pertumbuhan Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, usai menghadiri pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.
Dalam pertemuannya dengan Kepala Negara, Friderica menguraikan arahan strategis pemerintah mengenai pentingnya menjaga tata kelola dan kepatuhan hukum di sektor keuangan.
"Instruksi utama yang ditekankan adalah konsistensi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) dan pelanggaran pasar lainnya," ujar pejabat OJK yang akrab disapa Kiky tersebut.
Menurutnya, langkah penindakan yang lugas bertujuan memberikan dampak jera sekaligus mengukuhkan integritas pasar modal Indonesia di mata pelaku industri global maupun domestik.
Langkah reformasi ini dinilai sangat krusial mengingat pertumbuhan basis investor retail di dalam negeri yang terus menunjukkan tren positif. Data terbaru OJK mencatat jumlah Single Investor Identification (SID) domestik telah menembus angka 32,7 juta.
Kiky menambahkan bahwa lonjakan partisipasi publik tersebut membawa tanggung jawab besar bagi regulator untuk menyediakan iklim investasi yang aman dan berorientasi jangka panjang. Dengan likuiditas yang sehat dan transparansi yang terjaga, pasar modal Indonesia diharapkan kian kompetitif serta menjadi destinasi utama bagi penanaman modal asing.
